Penulis: admin

Sampah (kata benda) dan “nyampah” (kata kerja) di sini tak selalu bergerak di daratan, tapi bergerak dari bumi (bawah) ke atmosfer (atas) yang mengatasi gaya gravitasi.

Pada titik tertentu GRK menyelamatkan bumi dari suhu yang kelewat dingin (sekian derajat di bawah nol), tapi karena akumulasi yang kelewat masif, gas-gas tadi telah menjadi “racun” yang bikin temperatur planet ini makin panas.

Sepanjang 2024, hutan hujan primer seluas 6,7 juta hektare di wilayah tropis, hilang, karena ulah manusia.

Hutan seluas Panama yang sedianya berguna untuk menyimpan karbondioksida (CO2), tandas sehingga bikin akumulasi GRK di atmosfer naik tajam. Satu hektare hutan dapat menyimpan paling kurang 50 ton CO2 sepanjang siklus hidupnya.

Jadi, bukan kebetulan jika emisi CO2, atau sebut saja “sampah karbon” pada 2024 melesat satu miliar ton menjadi 41,6 miliar ton (Global Carbon Budget).

Oh iya, akumulasi GRK di atmosfer dihitung dengan satuan ton CO2 ekuivalen. Artinya gas-gas lain seperti N2O dan CH4 dikonversi dalam ton CO2.

Jika masih kurang yakin betapa ulah manusia menyebabkan penumpukan “sampah karbon raksasa” di atmosfer, mari cermati data Badan Energi Internasional (IEA).

Ini menjelaskan kalau manusia “nyampah karbon” alias memuntahkan GRK secara sadar atau tidak sadar dalam kegiatan mereka sehari-hari.

Tahun 2024 lalu, gas CO2 yang ditumpahkan sektor energi menembus 37,8 Gt atau 37,8 miliar ton. Konsentrasi CO2 di atmosfer pun meroket jadi 422,5 ppm atau 50 persen lebih tinggi dari tingkat pra-revolusi industri.

Semua ini secara kait-mengait menyebabkan suhu bumi rata-rata melonjak di atas 1,5 derajat Celcius, alias lebih tinggi dari batas toleransi yang ditetapkan Perjanjian Paris 2015. Krisis iklim kian menjadi-jadi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kerusakan lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrem, kerawanan pangan dan air, gangguan ekonomi hingga konflik dan teror telah mengancam manusia akibat suhu bumi yang kian terpanggang.

Di lamannya, PBB menulis: Tidak ada benua yang tidak tersentuh gelombang panas, kekeringan, topan hingga badai yang menyebabkan kerusakan massal di seluruh dunia.

Masih kata PBB, kini 90 persen bencana terkait dengan cuaca dan iklim yang mengakibatkan kerugian ekonomi kolosal: 520 miliar dolar AS setahun. Itu separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat menjadi anggota negara “1 triliun dolar AS” sekian tahun silam.

Daya rusaknya ke mana-mana karena menyebabkan 26 juta jiwa penduduk bumi jatuh miskin.

pakaian dibuang, dikubur, atau dibuang.

Menurut Ellen MacArthur Foundation, sementara di balik layar, limbah dari industri mode ini bahkan dimulai lebih awal sebelum proses produksi, di mana limbah tekstil yang tak bisa digunakan dibuang sebelum menjadi pakaian.

Itulah masalah yang ingin dipecahkan oleh Smartex, perusahaan berbasis kecerdasan buatan yang mencoba memecahkan masalah limbah di rantai produksi industri fashion.

Mengutip Sustainability News, Selasa (27/5/2025) perusahaan ini membangun sistem berbasis kamera yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi cacat pada tekstil saat diproduksi.

Dengan mendeteksi masalah lebih awal, pabrik mengurangi limbah bahan.

Selama tiga tahun terakhir, Smartex mengatakan teknologinya telah membantu mencegah 1 juta kilogram kain terbuang sia-sia.

Perusahaan mengklaim sistemnya meningkatkan efisiensi produksi sekitar 0,37 persen per kilogram kain jadi. Kedengarannya kecil, tetapi jumlahnya banyak.

Sebagai gambaran, pada tahun 2024, raksasa mode Inditex (yang memiliki Zara) menggunakan lebih dari 678.000 ton bahan baku.

Sebagian kecil dari persen yang dihemat pada skala tersebut berarti lebih banyak pakaian yang dibuat namun lebih sedikit limbah yang dihasilkan.

Bagian dari tantangannya adalah produksi pakaian masih sangat manual, dan rantai pasokan panjang dan terfragmentasi.

Kapas dapat ditanam di satu negara, diwarnai di negara lain, dijahit di negara ketiga.

Kompleksitas itu membuat proses standarisasi atau digitalisasi menjadi sulit. Pada saat yang sama, industri mode bergerak cepat dan bereaksi terhadap tren yang berubah.

Sementara dampak lingkungan industri ini serius.

Uni Eropa mengatakan 20 persen polusi air global berasal dari pewarnaan dan penyelesaian kain. Mengurangi limbah dan meningkatkan kontrol kualitas di sumbernya dapat mengurangi tekanan pada sumber daya dan margin.

Lebih lanjut, Smartex menggunakan infrastruktur AWS untuk melatih model pembelajaran mesinnya. Model-model ini harus beradaptasi dengan variasi dalam lingkungan kain dan produksi di berbagai negara dan pabrik.

Dalam jangka panjang, Smartex memiliki tujuan yang lebih luas. Perusahaan ini ingin menjadi lapisan digital yang menghubungkan semua bagian dari rantai pasokan mode.

Salah satu pendiri dan CEO Smartex Gilberto Loureiro menyebutnya sebagai “sistem operasi” untuk pabrik di mana perangkat lunak yang membantu merek melacak asal barang, cara pembuatannya, dan sumber daya apa yang digunakan.

Namun untuk saat ini, Smartex berfokus pada pengurangan limbah dan membantu pabrik beroperasi lebih efisien untuk mengurai masalah yang dihadapi oleh industri mode.

Rembang, Jawa Tengah berencana menanam 10.000 mangrove di Kawasan Ekonomi Essensial (KEE) Pasarbanggi. Kepala Dinas LH Rembang, Ika H Affandi, mengungkapkan hal ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi ruang terbuka hijau (RTH).

“Memang di target RTH kawasan ruang terbuka hijau 30 persen. Tahun ini ada pengadaan bibit yang cukup banyak. Nanti kami fokuskan di hutan mangrove di Pasarbanggi,” kata Ika saat ditemui di sela acara gerakan Siap Sadar Lingkungan (Siap Darling) yang digelar Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BDLF), Selasa (27/5/2025).

Menurut Ika, RTH Pemkab Rembang sejauh ini baru mencapai 3 persen. Oleh sebab itu, pihaknya mulai menggencarkan penanaman yang digelar pada 5 Juni 2025 mendatang.

“Jauh (dari target) harusnya, kami dihitung sekitar baru 3 persen. Karena memang hutan itu tidak masuk di RTH padahal kami punya hutan banyak,” jelas dia.

Selain rehabilitasi lahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang akan menyetop praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka di TPA Landoh. Pihaknya diberi waktu 180 hari untuk menghentikan sistem pembuangan tersebut.

“Ini sudah proses perencanaan. Kami memang mendapatkan anggaran dari Pak Bupati untuk melakukan penataan TPA. Intinya open dumping memang harus ditutup,” papar Ika.

Dia memastikan bahwa TPA Landoh diganti dengan sistem sanitary landfill, yakni sampah ditimbun di dalam tanah. Pemda turut berencana membangun fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rembang.

RDF ini nantinya bakal mengelola 100 ton sampah per hari. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan fasilitas peredam bau apa saja yang akan dipasang di RDF.

“Pengadaannya Rp 120 miliar dari loan Jerman, pendanaan dari Kementerian PUPR. Luasnya 7 hektare (RDF), untuk TPA open dumping 1,3 hektare,” tutur dia.

Bahlil Lahadalia, menekankan PT PLN (Persero) harus konsisten mengimplementasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Dokumen tersebut sekaligus menjadi pedoman operasional PLN, pencapaian target serapan energi bersih nasional, serta komitmen penurunan emisi karbon.

“Kalau 2034 kami disiplin jalankan, maka 2034 itu sudah melampaui target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional menuju energi terbarukan. Yang penting kami konsisten,” ungkap Bahlil dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

Dia menjelaskan, RUPTL juga membuka peluang green jobs dengan penyerapan mencapai 760.000 orang dari total kebutuhan 836.696 tenaga kerja di sektor pembangkitan.

“Lebih dari 91 persen green job. Kira-kira ini supaya anak-anak muda kita bisa masuk,” ucap Bahlil.

Adapun RUPTL PLN 2025 – 2034 menetapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total ini, 76 persen atau sekitar 52,9 GW bersumber dari energi baru Tlterbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.

Menurut Bahlil, proporsi EBT mencapai 42,6 GW (61 persen), penyimpanan 10,3 GW (15 persen), dan sisanya yakni 16,6 GW (24 persen) berasal dari pembangkit listrik tenaga fosil.

Rinciannya yaitu kapasitas EBT terbagi atas PLTS sebesar 17,1 GW, PLTA sebesar 11,7 GW, PLTB sebesar 7,2 GW, PLTP sebesar 5,2 GW, bioenergi sebesar 0,9 GW, dan pengenalan PLTN sebesar 0,5 GW.

“Penambahan ini akan tersebar di Sumatera 9,5 GW, Jawa Madura Bali 19,6 GW, Sulawesi 7,7 GW, Kalimantan 3,5 GW, serta Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara 2,3 GW,” papar dia.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan komitmennya untuk mempercepat dan memperkuat infrastruktur kelistrikan berbasis EBT.

“Untuk itu kami berkomitmen untuk mempercepat proyek energi terbarukan melalui kolaborasi dengan investor dan pemangku kepentingan,” tutur Darmawan.

Ia optimistis bahwa implementasu RUPTL akan turut berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat maupun menekan angka kemiskinan. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

RUPTL dinilai membuka peluang investasi mencapai Rp 2.133 triliun. Sebanyak Rp 1.341 triliun dialokasikan untuk EBT melalui skema independent power producer (IPP) dan Rp 340 triliun berasal dari investasi PLN.

“Melalui RUPTL ini, PLN hanya menjalankan mandat transisi energi dan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris menuju Net Zero Emission,” jelas Darmawan.

“Kami juga ingin berkontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja hijau, dan pengentasan kemiskinan,” imbuh dia.

Rembang, Jawa Tengah mendapatkan sanksi administratif lantaran praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka di TPA Landoh.

Kepala Dinas LH Rembang, Ika H Affandi, mengatakan bahwa pihaknya diberi waktu 180 hari untuk menyetop sistem pembuangan tersebut.

“Ini sudah proses perencanaan. Kami memang mendapatkan anggaran dari Pak Bupati untuk melakukan penataan TPA. Intinya open dumping memang harus ditutup,” ujar Ika saat ditemui di sela acara gerakan Siap Sadar Lingkungan (Siap Darling) yang digelar Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BDLF), Selasa (27/5/2025).

Dia memastikan, TPA Landoh akan diganti dengan sistem sanitary landfill yakni sampah ditimbun di dalam tanah. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana membangun fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rembang.

“Kami sebenarnya tahun ini pembangunan RDF, tetapi ada kebijakan dari Pak Presiden baru. Yang di Magelang tahun ini yang sudah beroperasi. Kami direncanakan tahun depan mulai Januari,” papar Ika.

RDF ini nantinya bakal mengelola 100 ton sampah per hari. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan fasilitas peredam bau apa saja yang akan dipasang di RDF.

“Pengadaannya Rp 120 miliar dari loan Jerman, pendanaan dari Kementerian PUPR. Luasnya 7 hektare (RDF), untuk TPA open dumping 1,3 hektare,” jelas Ika.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sampah setelah pengakhiran open dumping dilakukan.

Pengelola pun harus menyediakan sanitary landfill. Dia menyebutkan, pengelola setidaknya membutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk menyediakan sistem pengelolaan sampah ini.

“Setelah sanitary landfill selesai maka kemudian kegiatan praktik open dumping di area itu benar-benar ditutup. Kemudian pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sanitary landfill,” tutur Hanif.

Sementara ini, ada 110 TPA yang telah menerapkan sanitary landfill dari 550 TPA milik pemerintah. Sedangkan 343 TPA masih menerapkan open dumping.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan mengakhirinya sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

pembalakan liar kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan, Riau terancam lima tahun penjara.

Ditjen Gakkum Kehutanan melalui Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, telah menyelesaikan berkas penyidikan terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil pembalakan hutan. Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan berkas perkara yang menjerat ADS lengkap atau P21.

“Perkara ini merupakan tindak lanjut hasil Operasi Peredaran Hasil Hutan di Kawasan Hutan SM Kerumutan di Kabupaten Pelalawan pada 9 Maret 2025 yang dilakukan oleh Tim Balai Gakkum Kehutanan Sumatera bersama BBKSDA Riau,” kata Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).

Dia menjelaskan, ADS ditangkap saat mengangkut kayu gergajian ilegal dengan menggunakan truk. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku pernah melakukan hal serupa pada 2021. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan memvonis ADS dengan pidana penjara.

Atas perbuatannya, ADS dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara dan paling lama lima tahun serta denda paling banyak Rp 2,5 miliar.

“Kerumutan merupakan salah satu kawasan hutan konservasi gambut tropis terbesar di Sumatera dan menjadi habitat alami bagi berbagai satwa langka dan dilindungi seperti harimau sumatra, gajah dan beruang madu,” kata Hari.

“Kami sedang mengejar pelaku lainnya dan berkomitmen akan menindak para pelaku kejahatan yang mengancam keutuhan dan kelestarian kawasan hutan,” imbuh dia.

Dalam bimbingan teknis pengelolaan B3 dipantau daring di Jakarta, Selasa (27/5/2025), Direktur Pengelolaan B3 KLH Haruki Agustina menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di mana salah satunya mengamanatkan pemerintah daerah membuat rencana aksi daerah.

“KLH punya program pendampingan untuk shifting merkuri dengan bahan kimia lainnya dan ini kita prioritaskan kepada PESK. Pentingnya peran pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah dalam konteks penghapusan merkuri di sektor pertambangan,” katanya.

“Karena saya lihat pertambangan emas skala kecil ini lebih banyak, selain aspek ekonominya, ada aspek dampak negatif ke lingkungan yang rusak, ini perlu pendataan, pengawasan yang cermat lintas sektor,” ujar Haruki.

Terdapat urgensi terhadap hal itu karena hingga awal 2025, menurut data KLH baru 16 provinsi dan 13 kabupaten/kota yang menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Langkah itu diperlukan karena menurut perkiraan KLH terdapat sekitar puluhan sampai ratusan titik PESK ilegal yang masih menggunakan merkuri tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah sendiri menargetkan penghapusan penggunaan merkuri di PESK secara nasional mencapai 100 persen pada tahun ini. Meskipun sampai saat ini baru mencapai 15 persen.

Di bidang lain, untuk sektor manufaktur terutama baterai dan lampu ditargetkan penghapusan 50 persen pada 2030, dengan capaian lebih dari 100 persen. Sektor kesehatan menyasar penghapusan 100 persen pada 2020 lalu dengan menarik alat kesehatan yang mengandung merkuri dan sudah tercapai.

Sementara di sektor energi, ditargetkan pengurangan 33,2 persen pada 2030 dalam bentuk menekan emisi merkuri dari PLTU, dengan capaian sejauh ini 38,8 persen.

Hanif Faisol Nurofiq, menggandeng Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki untuk mengambil langkah antisipasi serta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.

Hanif menilai Gapki berperan memastikan pelaku industri kelapa sawit menjalankan standar operasional, sejalan dengan praktik berkelanjutan sekaligus menjadi corong dalam pengendalian karhutla. Karenanya, pemerintah mendorong seluruh pengusaha industri sawit di Indonesia bergabung bersama Gapki.

“Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota Gapki. Karena ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat Proper adalah menjadi anggota Gapki,” ungkap Hanif dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Sumatera Selatan akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni-Oktober 2025. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis, telah menyampaikan pemberitahuan dan meminta Pemda Sumsel lebih waspada terhadap karhutIa.

Dia menyebut, peningkatan suhu pada musim kemarau tahun ini sangat mungkin terjadi akibat La Nina atau kemarau basah yang terjadi di 2024.

“Sampai saat ini hanya ada lima fire spot (titik api) dengan luas sekitar 5 hektar di Sumatera Selatan. Kondisi ini menempatkan Sumsel sebagai Provinsi nomor dua terbawah dengan potensi karhutla sampai dengan saat ini,” jelas Hanif.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengakui perlunya perusahaan sawit segera bergabung dengan Gapki. Sebab, dari 277 perusahaan baru 77 yang terdaftar sebagai anggota.

“Saya akan ikut campur supaya perusahaan ikut masuk GAPKI,” ujar Herman.

Wajib Patuhi Regulasi

Wakil Ketua Umum II Gapki, Susanto, menyatakan komitmen dan kesiapan seluruh perusahaan anggota dalam menghadapi musim kemarau 2025. Dikatakannya, perusahaan itu telah melakukan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk di wilayah Sumsel.

Sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota Gaoki poun wajib mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu dalam kondisi siap.

“GAPKI tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip sustainability atau keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional,” tutur Susanto.

Gapki juga merangkul multi stakeholders berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah dan badan yang terkait serta melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain sosialisasi, perusahaan anggota melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sertifikasi.

Pencegahan Karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan ketersediaan sumber air.

Taman Nasional Tesso Nilo, Yayasan Arsari) dan masyarakat berhasil mengevakuasi seekor Beruang Madu (Helarctos malayanus) jantan yang sempat memasuki kawasan permukiman warga di Desa Makmur Sejahtera, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

Evakuasi dilakukan secara cepat melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan aparat keamanan setempat guna memastikan kondisi beruang madu yang termasuk satwa liar dilindungi tersebut tetap dalam keadaan baik.

Kepala BBKSDA Riau, Supartono, menjelaskan bahwa proses penanganan dimulai pada Senin (19/5/2025), setelah pihaknya menerima laporan tentang kemunculan satwa dilindungi di area pemukiman warga pada Minggu malam (18/5/2025)

“Tim kami segera bekerjasama dengan Penjabat Kepala Desa Makmur Sejahtera, perangkat desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk memasang kandang jebak,” ujar Supartono sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Kehutanan pada, Senin (26/5/2025).

Lebih lanjut, Supartono mengatakan bahwa, pada Selasa (20/5/2025), tim kembali ke lokasi jebakan dan mendapati bahwa umpan telah habis yang diduga dimakan beruang, namun pintu jebakan tidak tertutup, sehingga pemeriksaan kepada beruang tidak berhasil dilakukan.

Oleh sebab itu, menurut Supartono, timnya kembali melakukan perbaikan pada mekanisme pemicu jebakan agar lebih efektif, tetapi tetap aman bagi satwa. Akhirnya, beruang madu jantan berhasil tertangkap dalam kondisi sehat di dalam kandang jebak pada Rabu (21/5/2025).

Setelah dilakukan observasi awal dan beruang madu tersebut dipastikan baik-baik saja, BBKSDA Riau memutuskan untuk melepasliarkannya ke habitat alaminya di kawasan hutan konservasi Provinsi Riau.

Selain evakuasi, tim juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar lebih waspada terhadap potensi konflik dengan satwa liar.

Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas sendirian di ladang, terutama pada pagi dan malam hari. Selain itu, Supartono menekankan agar warga tidak bertindak anarkis terhadap satwa yang dilindungi dan menjelaskan konsekuensi hukum bagi pelanggar.

“Jika terjadi konflik satwa, masyarakat diharapkan segera melapor dan berkoordinasi dengan BBKSDA Riau,” tambah Supartono.

Langkah cepat dan terkoordinasi ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian satwa liar dan menciptakan keselarasan antara manusia dan alam.

kampung nelayan di kawasan pesisir. Kini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjaring desa pesisir dan kampung budi daya yang berpotensi sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda, mengungkapkan bahwa pogram tersebut dirancang untuk mengubah wajah desa pesisir serta kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan seperti di Desa Samber Binyeri, Biak Numfor, Papua.

“Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern yang digagas Pak Menteri Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kami harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya masalah lahan,” kata Trian dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

KKP menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan pada tahap awal di tahun 2025. Menurut Trian, kriteria Kampung Nelayan Merah Putih meliputi penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan lebih dari 80 persen.

Kemudian, ketersediaan dan status lahan yang bersih dan jelas untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare, memiliki potensi sumber daya ikan, budi daya ikan, serta wisata bahari yang dapat dikembangkan. Terakhir, terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

“Sampai tanggal 27 Mei, kami masih menerima proposal pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini transparan dan dapat diakses oleh pemda untuk semua wilayah di Indonesia,” papar Trian.

Menurut dia, implementasi kampung tersebut melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi yang akan dibangun. Tujuannya, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat.

Fasilitas Kampung Nelayan

Trian menyebut, KKP akan membangun sejumlah fasilitas berupa dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan beserta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran di kampung nelayan yang baru.

“Kami ingin melanjutkan keberhasilkan transformasi wajah kampung nelayan seperti di Biak, Papua. Nantinya program ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung dan berada di posisi sentral seluruh aktivitas ekonomi,” ucap dia.

Sementara ini, pihaknya sudah menyurvei beberapa lokasi di Batam, Kepulauan Riau, tepatnya Kampung Tua Bagan, Tanjung Banon, dan Belakang Padang. Kampung nelayan tersebut berada di atas permukaan laut.

“Kami akan kaji hasil dari survei lokasi di kampung nelayan Batam ini. Kami banyak temukan kampung nelayan berada di atas permukaan laut, apa dimungkinkan dari sisi aturan, sehingga kita bisa membangun,” tutur Trian.

Adapun Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan arahan langsung dari presiden untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.