Penulis: admin

pembukaan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau.

Dari total sekitar 80.000 hektare lahan TNTN, sebagian besarnya dibuka untuk perkebunan kelapa sawit dan permukiman warga.

“Iya, itu ada ketidaktegasan. Dulu itu (luas) 38.000 Tesso Nilo, kemudian diperluas. Begitu diperluas, di dalamnya tiba-tiba ada permukiman walaupun itu kawasan hutan,” kata Herry saat dihubungi, Senin (23/6/2025).

Dia mengakui bahwa persoalan permukiman dan kebun kelapa sawit di TNTN sangat kompleks. Di dalam kawasan ini juga hidup kawanan gajah yang kian berkurang jumlahnya.

“Walaupun Taman Nasional itu agak rumit dan tidak bisa dilepas, tetapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ada caranya,” jelas Herry.

“Kalau Kementerian Kehutanan setuju ya, ada yang harus dipertahankan lalu yang rusak dikembalikan jadi hutan, dengan skema perhutanan sosial,” imbuh dia.

Dia mengusulkan, agar pemerintah tetap menjadikan seluruh lahan TNTN sebagai hutan. Namun, apabila sejumlah lahan akan diberikan kepada warga perlu ada pembatasan yang jelas antara Taman Nasional dengan permukiman.

Tantangan lainnya ialah konflik horizontal yang bisa muncul di antara warga lokal dengan pendatang terkait permasalahan surat tanah. Selain itu, kepemilikan tanah yang dikuasai pihak tertentu tanpa izin.

“Kalau milik rakyat yang memang butuh lahan ini kan perlu fasilitasi ya. Jadi tidak hanya peta kerusakan, tetapi peta sosialnya juga harus jelas itu kan enggak mudah,” tutur Herry.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat lahan seluas 40.000 hektare kawasan Hutan TNTN telah dibuka lalu ditanami sawit secara ilegal.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan pemerintah akan memulihkan kawasan hutan tersebut melalui skema rehabilitasi berbasis padat karya, restorasi ekosistem, serta penegakan hukum secara menyeluruh.

“TNTN menjadi target strategis Presiden dalam program pemulihan kawasan hutan, yang hasil awalnya akan diumumkan pada 17 Agustus 2025. Kami didukung oleh seluruh elemen, termasuk eselon I Kemenhut, untuk merehabilitasi kawasan hutan dengan pendekatan komprehensif dan humanis,” ucap Dwi dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

Sementara itu, Komandan Satgas Garuda menuturkan kondisi TNTN saat ini sangat memprihatinkan. Pihaknya melaporkan, populasi gajah makin menurun ditambah degradasi kawasan karena aktivitas ilegal para pendatang dalam 20 tahun terakhir. Dari sekitar 15.000 jiwa yang tinggal di kawasan TNTN, hanya 10 persen yang merupakan penduduk asli.

Sejauh ini pihaknya telah menempatkan 380 personel di 13 titik, memasang portal, membangun pos penjagaan, dan memulai proses pengosongan wilayah secara persuasif. Beberapa penduduk juga mulai meninggalkan kawasan TNTN secara sukarela. Satgas mencatat 1.805 sertifikat hak milik (SHM) yang tengah diverifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

minyak global akan turun sedikit pada 2030. Penurunan permintaan ini bakal menjadi yang pertama sejak pandemi Covid 2020.

Laporan tahunan tentang pasar minyak, IEA menyebutkan beberapa alasan mengapa permintaan minyak mentah diperkirakan akan melambat atau menurun.

Penyebab itu antara lain dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang lamban, ketegangan perdagangan global, meningkatnya penggunaan mobil listrik, dan pergeseran dari minyak mentah untuk pembangkit listrik.

Mengutip Techxplore, Kamis (19/6/2025) IEA melihat masa depan minyak yang semakin terbatas pertumbuhannya.

Setelah periode pertumbuhan moderat di 2025-2026, laju pertumbuhan akan melambat drastis menjadi sangat kecil, dan bahkan diprediksi mulai berkurang pada tahun 2030.

Total permintaan diperkirakan mencapai 105,5 juta barel per hari pada tahun 2030 setelah mencapai puncaknya pada 105,6 juta barel per hari pada tahun 2029.

Pada tahun 2020, permintaan minyak dunia turun sangat drastis hingga mencapai 91,7 juta barel per hari (bpd). Penurunan ini terjadi karena banyak negara memberlakukan lockdown dan menutup perbatasan mereka sebagai upaya mengendalikan penyebaran virus COVID-19.

Namun, setelah penurunan tajam di tahun 2020 tersebut, permintaan minyak kembali tumbuh secara bertahap di tahun-tahun berikutnya seiring dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan pelonggaran pembatasan akibat pandemi.

Laporan ini juga memprediksi bahwa dua raksasa ekonomi dan konsumen minyak terbesar dunia akan segera mencapai titik balik dalam konsumsi minyak mereka.

Amerika Serikat diperkirakan akan mencapai puncak konsumsi tahun dan mulai menurun tahun 2026.

Sementara konsumsi China, importir minyak mentah terbesar akan turun mulai tahun 2028.

Permintaan di Timur Tengah juga akan mencapai puncaknya pada tahun 2027 dan menurun pada tahun berikutnya.

Arab Saudi diperkirakan akan mengalami penurunan permintaan minyak domestik terbesar dibandingkan negara mana pun di dunia hingga tahun 2030.

Hal ini terjadi karena Arab Saudi sendiri sedang gencar mengganti penggunaan minyak mentah dengan gas dan energi terbarukan untuk menghasilkan listrik.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menyampaikan bahwa kenaikan harga minyak yang terjadi belakangan ini tidak mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya.

Kanal Banjir Timur (BKT), Cilincing, Jakarta Utara usai banyak busa muncul di hilir sungainya.

Hal ini dilakukan, merespons unggahan video di akun Instagram @ilhamapriyanto, yang memperlihatkan busa memenuhi hampir seluruh permukaan sungai BKT, Rabu (18/6/2025).

Humas DLH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, menjelaskan bahwa tinggi muka air pada saat kejadian mencapai 4,1 meter atau berada pada status siaga.

“Dalam kondisi tersebut, sesuai SOP pengendalian banjir, seluruh pintu air di Weir 3 dibuka penuh untuk mengurangi tekanan air,” kata Yogi dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

Menurut dia, pembukaan pintu air menyebabkan turbulensi yang kuat sehingga mimucu kemunculan banyak busa di sungai. Busa itu terbawa arus ke arah hilir menuju laut sejauh 1 kilometer lalu menghilang.

“Busa tersebut diduga berasal dari limbah domestik warga, seperti deterjen yang terbawa aliran air hujan dari hulu BKT, dan mengalami turbulensi akibat terjadi perbedaan tinggi muka air sebelum dan sesudah pintu air,” ungkap Yogi.

Sejauh ini, sampel air tengah dianalisis di Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD). Hasilnya akan digunakan sebagai bahan penilaian lebih lanjut dan menentukan langkah penanganannya terutama terkait potensi limbah domestik yang masuk ke badan air.

“DLH terus memantau kondisi sungai secara berkala dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang,” imbuh dia.

Yogi menduga, busa di BKT sering kali muncul dari buangan limbah masyarakat yang banyak mengandung detergen keras dengan kandungan MBAS atau metilen blue active surfactan yang tidak ramah bagi lingkungan.

Karenanya, Pemprov DKI akan melakukan sosialisasi maupun penegakan hukum terhadap pelaku usaha cucian mobil atau motor serta laundry di sepanjang BKT yang mengalirkan limbah ke badan air tanpa pengolahan.

“Secara bertahap, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD), yang bertujuan agar dapat menghasilkan olahan berupa air yang memenuhi baku mutu air limbah yang dapat dibuang ke badan air dengan aman,” jelas Yogi.

pabrik panel surya milik PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah, Kamis (19/6/2025).

Agus mengatakan bahwa pabrik panel surya PT TMAI menjadi tonggak penting bagi sektor industri dalam negeri dengan produksi panel berteknologi tinggi.

“Industri panel surya bukan hanya sebagai pemasok teknologi, tetapi juga sebagai katalisator terciptanya ekosistem energi surya nasional yang berdaulat,” ungkap Agus dalam keterangannya.

Dia menyebutkan pembangunan pabrik panel surya menelan investasi lebih dari Rp 1,5 triliun. Pabrik TMAI mulai beroperasi dengan kapasitas 1 gigawatt (GW) per tahun.

“Kami juga sangat mengapresiasi langkah strategis dari PT TMAI memproduksi panel surya dengan teknologi termutakhir i-Topcon dengan efisiensi mencapai 23 persen, yang mampu memproduksi per unit panel surya dengan kapasitas output maksimal 720 watt peak,” jelas Agus.

Dengan kapasitas tersebut, PT TMAI akan memproduksi sekitar 1,4 juta lembar panel surya per tahun. Artinya, kata Agus, ketergantungan RI dengan impor modul dan sel surya dari China, Malaysia, ataupun Vietnam bakal berkurang.

“Dengan adanya investasi yang dilakukan oleh PT TMAI tentu akan mendorong pembentukan ekosistem industri panel surya dalam negeri, dengan adanya pengunaan komponen lokal dari industri pendukung,” ujar Agus.

“Ataupun percepatan hilirisasi yang berupa penyerapan produk sel surya dalam negeri hingga nantinya pengembangan produk wafer, ingot dan smelter polisilikon,” imbuh dia.

Pihaknya mencatat, PT Trina Mas Agra Indonesia menyerap 640 tenaga kerja yang ahli di bidang panel surya lantaran telah mendapatkan pelatihan di China. Agus menilai bahwa upaya tersebut membuktikan komitmen perusahaan terhadap pengembangan keahlian pekerjanya.

Dalam kesempatan itu, Agus turut menyoroti urgensi hilirisasi pasir silika yakni bahan baku utama panel surya. Cadangan pasir silika di Indonesia mencapai lebih dari 330 juta ton dengan potensi hingga 25 miliar ton.

“Nilai tambah pasir silika yang diolah menjadi wafer bisa mencapai 25 kali lipat, sehingga pengembangan rantai pasok industri dari hulu ke hilir menjadi prioritas ke depan,” tutur Agus.

Pihaknya lantas mendorong PT TMAI untuk mencapai target awal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 41 persen.

Sementara ini, Kemenperin tengah menyiapkan tata cara baru penghitungan nilai TKDN guna mempercepat proses, mempermudah mekanisme, serta mengurangi beban biaya sertifikasi.

“Reformasi ini akan membuka ruang lebih luas bagi investasi baru dan usaha dalam negeri,” jelas dia.

Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan Perpres 16 Tahun 2018, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Pabrik Panel Surya Terbesar

Wakil Direktur Utama PT TMAI, Lokita Prasetya, menuturkan pabrik sel dan modul surya perusahaannya telah terintegrasi. Ini menjadikannya pabrik panel surya terbesar di Indonesia.

Pabrik TMAI juga disebut bisa memprodukai salah satu panel surya terbesar di dunia.

“Kehadiran TMAI diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap perwujudan energi bersih di Indonesia serta membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen industri energi di Indonesia,” papar Lokita.

Pabrik sel dan modul surya terintegrasi TMAI merupakan kerja sama Trina Solar Co Ltd, PT Daya Sukses Makmur Selaras atau anak usaha dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk yang merupakan bagian dari Sinar Mas, serta PT PLN Indonesia Power Renewable.

Kemenhut) menyebutkan lahan seluas 40.000 hektare kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), telah dibuka lalu ditanami sawit secara ilegal. Total, TNTN memiliki luas hingga 81.739 hektare.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan pemerintah akan memulihkan kawasan hutan tersebut melalui skema rehabilitasi berbasis padat karya, restorasi ekosistem, serta penegakan hukum secara menyeluruh.

“TNTN menjadi target strategis Presiden dalam program pemulihan kawasan hutan, yang hasil awalnya akan diumumkan pada 17 Agustus 2025. Kami didukung oleh seluruh elemen, termasuk eselon I Kemenhut, untuk merehabilitasi kawasan hutan dengan pendekatan komprehensif dan humanis,” ujar Dwi dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

Adapun Kemenhut bersama Satgas Garuda menertibkan TNTN sebagai bagian dari langkah pemerintah memulihkan 3,7 juta hektare kawasan hutan yang dikelola tidak sesuai dengan fungsinya.

Dwi menjelaskan, Satgas Garuda dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang saat ini telah memulai operasi di taman nasional itu.

“Dukungan lintas sektor penting dalam mengatasi ketimpangan jumlah polisi hutan yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya tantangan pengamanan hutan di Indonesia,” kata Dwi.

Sementara itu, Komandan Satgas Garuda menuturkan kondisi TNTN saat ini sangat memprihatinkan. Pihaknya mencatat, populasi gajah kian menurun ditambah degradasi kawasan karena aktivitas ilegal para pendatang dalam 20 tahun terakhir.

Dari sekitar 15.000 jiwa yang tinggal di kawasan TNTN, hanya 10 persen yang merupakan penduduk asli.

“Target kami adalah menciptakan kondisi de facto bahwa negara hadir dalam penertiban kawasan hutan. Proses hukum berlangsung selama dua tahun ke depan, dan pemulihan dilakukan dengan pendekatan humanis,” ucap Komandan Satgas yang tidak disebutkan namanya. 

Sejauh ini pihaknya telah menempatkan 380 personel di 13 titik, memasang portal, membangun pos penjagaan, dan memulai proses pengosongan wilayah secara persuasif.

Beberapa penduduk juga mulai meninggalkan kawasan TNTN secara sukarela. Satgas mencatat 1.805 sertifikat hak milik (SHM) yang tengah diverifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Urgensi Penertiban

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Johan, menyatakan penertiban kawasan seperti di TNTN harus dilakukan dan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan represif.

“Kita memerlukan kerangka kebijakan yang terintegrasi, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan,” tutur Ahmad.

Komisi IV turut meminta penjelasan terkait tahapan penertiban yang dilakukan Satgas di TNTN, peran pemerintah daerah dan LSM dalam mendukung pemulihan, skema transisi sosial bagi masyarakat terdampak, penegakan hukum terhadap pelaku perambahan, ingga audit kepemilikan sawit ilegal di kawasan hutan.

BKSDA) Provinsi Maluku menerima sebanyak 25 ekor satwa liar dilindungi hasil translokasi dari Balai KSDA DKI Jakarta.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran satwa ke habitat alaminya,” kata Polisi Kehutanan (Polhut) BKSDA Maluku Arga Christyan, di Ambon, Kamis (19/6/2025.

Jenis satwa yang ditranslokasi antara lain Elang Tikus, Kakatua Koki, Kakatua Putih, Kakatua Tanimbar, Kasturi Ternate, Nuri Bayan, serta Nuri Maluku. Satwa-satwa tersebut kini berada di Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku (PKS-KM) untuk menjalani masa perawatan sebelum dilepas kembali ke alam bebas.

“Langkah kecil ini adalah bagian dari harapan besar menjaga keberlangsungan hidup satwa liar Indonesia,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Proses translokasi ini dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi untuk memastikan satwa berada dalam kondisi sehat dan aman selama perjalanan. Selain itu, tahapan rehabilitasi di PKS-KM bertujuan memastikan satwa-satwa tersebut mampu beradaptasi kembali dengan habitat alaminya.

BKSDA Maluku mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemulangan satwa tersebut, termasuk masyarakat yang secara sukarela menyerahkan satwa peliharaan ilegal demi kelestarian spesies endemik Indonesia Timur.

Langkah ini juga diharapkan menjadi edukasi bagi publik mengenai pentingnya pelestarian satwa liar dan bahaya perdagangan satwa ilegal yang mengancam populasi mereka di alam.

BKSDA Maluku menegaskan bahwa pelestarian satwa dilindungi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat untuk tidak memelihara, memperdagangkan, atau merusak habitat alami yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa, Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta (Pasal 40 ayat (2)).

“Pemasangan camera trap adalah salah satu metodologi pemantauan untuk mengetahui aktivitas burung saat berada di sarang,” kata Kepala BKSDA NTB Budhy Kurniawan di Mataram, Jumat (20/6/2025).

Budhy menuturkan, pemasangan kamera jebak dilakukan pada semester kedua tahun 2025. Kamera yang dilengkapi sensor panas dan sensor gerak itu dipakai untuk mempelajari kakatua kecil jambul kuning pada habitat asli mereka.

BKSDA NTB menyiapkan kamera jebak untuk ditempatkan pada empat titik lokasi yang banyak dijumpai burung dengan nama ilmiah Cacatua sulphurea occidentalis tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan BKSDA NTB bersama Universitas Mataram dan komunitas pemantauan burung pada tahun 2024, jumlah populasi kakatua kecil jambul kuning di Pulau Moyo hanya ada sebanyak 51 ekor.

Satwa yang memiliki tubuh kecil sekitar 33 sampai 35 centimeter dengan warna bulu didominasi putih, jambul berwarna kuning, dan paruh berwarna hitam melekung tajam serta kuat.

Pulau Moyo merupakan habitat penting bagi burung kakatua kecil jambul kuning di Nusa Tenggara Barat, sehingga memerlukan kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan populasi bagi satwa yang menyandang status critical endangered tersebut.

“Kakatua banyak di pohon gebang (sejenis palem). Mereka banyak bersarang di sana, pohon itu juga ada biji yang menjadi sumber pakan,” pungkas Budhy seperti dikutip Antara.

Raja Ampat mencuat setelah banyak kritik tentang eksploitasi alam melalui penambangan.

Cerita yang hadir bersama bayangan gugusan pulau eksotis, karang tropis berwarna spektrum cahaya, laut sebening kristal.

Di balik keelokan itu, yang nyaris tenggelam, ada tentang kekuasaan, perlawanan, dan perjumpaan antara tradisi lokal dan arus besar kekuasaan Islam dan kolonialisme.

Raja Ampat, secara harfiah berarti “Empat Raja”, merujuk pada empat kerajaan lokal: Waigeo, Salawati, Misool, dan Batanta.

Masyarakat setempat percaya bahwa asal mula Raja Ampat bermula dari seorang wanita yang menemukan tujuh butir telur. Dari telur-telur itu menetas empat laki-laki yang kelak menjadi raja-raja di Waigeo, Salawati, Misool, dan Batanta, empat kerajaan utama Raja Ampat.

Alam rahim kosmologi

Tiga telur lainnya tidak menetas atau menjadi batu dan makhluk gaib. Mitos ini masih diceritakan secara lisan oleh para tetua adat di kampung-kampung seperti Wawiyai dan Waigeo.

Di bagian selatan Waigeo terdapat Kota Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, yang dapat dicapai melalui feri dari Sorong dalam 2–3 jam perjalanan laut.

Meskipun spesifik “Wawiyai” tidak ditemukan penulis di sumber-sumber populer, kemungkinan besar yang dimaksud adalah desa tradisional di Waigeo atau sekitarnya.

Telur-telur tersebut ditemukan di hutan dekat sungai, yang bermakna alam rahim kosmologis, sebagaimana disebutkan oleh Mircea Eliade dalam The Sacred and the Profane (1957), bahwa asal-usul seperti gua, telur, atau rahim dianggap sebagai axis mundi, titik pusat yang menghubungkan manusia dengan alam ilahi.

Makna mitologi tentang ruang asal-mula kehidupan, melahirkan pemimpin, menciptakan tatanan tanah dan laut. Telur juga dimaknai sebagai simbol kesuburan karunia dari alam/roh suci.

Oleh karenanya, simbol tentang asal-usul sakral manusia dari alam, bahwa bumi adalah ibu, dan struktur sosial serta ekologi berasal dari rahmat semesta, bukan dari dominasi manusia.

Mitos ini memiliki petuah mendalam tentang merawat dan menghormati alam seperti kita menghormati ibu yang melahirkan kita.

Eksploitasi

Eksploitasi tambang atau reklamasi bukan hanya perusakan alam, tapi pelanggaran terhadap tatanan kosmos dan sejarah asal-usul mereka.

Hal ini sejalan dengan konsep “ecological cosmology” (Martínez, 2008), di mana identitas kolektif menyatu dengan lanskap alam.

Orang modern banyak mengabaikan bagaimana kosmos itu masuk dalam rangkaian ekologi yang harus dijaga, dirawat melalui sejumlah mitologi yang mereka yakini.

PLTS atap mencapai 445,46 megawatt (MW) hingga Mei 2025.

Menurut Sub Koordinator Kelaikan Teknik Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wildan Fujiansah, total pelanggan PLN yang menggunakan listrik dari PLTS atap 10.632 orang.

“Dari jumlah pelanggan ini, terbanyak dari sektor rumah tangga. Jadi ada sekitar 63 persen. Sementara kalau dari sisi kapasitas terbanyak dari sektor industri, yaitu sebesar 72 persen,” ujar Wildan dalam acara Peluncuran Solar Academy Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (19/6/2025).

Ia menyampaikan, Kementerian ESDM telah menetapkan kuota untuk PLTS atap khusus sebesar 3,9 GW pada 2024-2025.

Kendati realisasinya baru mencapai 445,46 MW, kini pelanggan PLTS atap meningkat 17 kali lipat dari 2018-2025. Sementara, kapasitasnya mencapai 293 kali lipat.

“Kalau secara geografis memang wilayah yang paling banyak menginstall PLTS atap adalah wilayah Jawa, Bali dari Sumatera. Itu semata-mata karena memang infrastrukturnya yang sudah didukung, dan kesadaran lingkungan yang relatif lebih tinggi,” papar Wildan.

Sedangkan wilayah Indonesia timur terutama Sulawesi dan Papua mulai menerapkan pendekatan PLTS off grid dan hybrid. Wildan mengatakan, sementara ini total pemanfaatan PLTS atap, PLTS apung, dan PLTS tapak sebesar 1.087 MW.

Keberadaan PLTS juga membuka peluang pekerjaan hijau atau green jobs bagi masyarakat. Hal ini dituangkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

“Kalau khusus untuk PLTS, diperkirakan dapat menciptakan sekitar 350.000, pekerjaan menjadikannya sektor EBT dengan potensi serapan tenaga kerja tertinggi,” jelas dia.

Masih Impor

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Bidang Riset & Teknologi Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Arya Rezavidi, menuturkan inovasi dan teknologi menjadi tantangan bagi pemanfaatan PLTS di Indonesia. Pasalnya, segian besar panel surya masih diimpor dari China.

“Tantangannya untuk kita adalah bagaimana kita tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi juga harus mulai mengembangkan teknologinya di Indonesia,” kata Arya.

Dia memproyeksikan, Indonesia akan menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara. Sehingga pemerintah juga perlu terus memperbaiki regulasi.

“Masalah teknologi menjadi tantangan karena dalam beberapa tahun belakangan, banyak masuk industri besar dari China yang mungkin kelompok tiruan mulai investasi di Indonesia,” ucap Arya.

“Bahkan hari ini Trina Solar itu meresmikan pabriknya di Kendal dan akan beberapa lagi nanti pabrik dari China yang masuk ke Indonesia,” imbuh dia.

Ia lantas mendorong agar sumber daya manusia (SDM) mendaoatkan pendidikan dari level akademi hingga teknisi untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

“Inilah tantangan untuk kita. Bagaimana kita tidak hanya sekedar pengguna, tetapu kita juga ikut berpartisipasi dalam mengeluarkan teknologi,” ungkap Arya.

Dibalut dalam narasi “investasi”, praktik ini justru mengancam kedaulatan dan merusak masa depan ekologis kawasan pesisir.

Padahal, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 secara tegas melarang aktivitas pertambangan dan komersialisasi penuh di pulau-pulau kecil.

Namun, mengapa praktik-praktik yang menyerempet wilayah abu-abu hukum ini terus berulang?

Kepri: Provinsi maritim strategis yang terabaikan

Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi paling strategis di Indonesia: 96 persen wilayahnya adalah laut, dan memiliki lebih dari 2.400 pulau.

Letaknya sangat dekat dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka, serta bertetangga langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Kepri bukan hanya etalase maritim Indonesia, tetapi juga gerbang utama bagi wisatawan mancanegara—terutama melalui Kota Batam, yang menempati posisi ketiga pintu masuk turis setelah Bali dan Jakarta (BPS Kepri, 2023).

Namun, hingga hari ini, potensi itu belum sepenuhnya terkelola. Infrastruktur dasar antarpulau masih minim. Aksesibilitas rendah.

Dan yang lebih mengkhawatirkan, orientasi pembangunan masih berkutat pada ekstraksi sumber daya—pasir, bauksit, dan lainnya—alih-alih konservasi dan wisata berkelanjutan.

Kasus terbaru di Anambas menggambarkan kegamangan tersebut. Empat pulau—Pulau Rintan, Tekongsendok, Lakok, dan Mala—disebut-sebut dipasarkan lewat situs luar negeri sebagai “pulau pribadi”.

Padahal, Perda Kabupaten Anambas No. 3 Tahun 2024 telah menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan pariwisata.

Pemerintah pusat memang telah menegaskan bahwa tidak ada regulasi di Indonesia yang membenarkan penjualan pulau. Namun, kenyataan bahwa pulau-pulau itu masih terpampang dalam laman digital asing adalah sinyal lemahnya pengawasan dan koordinasi.

Mendorong pariwisata berbasis komunitas

Di tengah polemik ini, solusi yang inklusif dan berkelanjutan sebenarnya ada: Pariwisata berbasis komunitas (Community Based Tourism – CBT).

Ini bukan hanya tentang membuka akses pariwisata bagi investor besar, melainkan memberi ruang bagi warga lokal untuk berperan aktif sebagai pelaku utama—sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, pelaku UMKM, hingga penjaga ekosistem.

Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi tidak menetes ke bawah secara samar, melainkan tersebar secara adil. Rasa kepemilikan warga terhadap pulau pun akan meningkat, menjadikan mereka mitra aktif dalam menjaga lingkungan.