Penulis: admin

kopi Indonesia terus meningkat dengan total ekspor mencapai 196 ribu ton atau senilai 661 juta dollar AS.

Wamenperin, Faisol Riza, mengungkapkan realisasi produksi kopi olahan nasional mencapai 1,4 juta ton dengan tingkat utilisasi sebesar 77 persen pada 2024.

“Saya sering mendapatkan laporan, kopi dan industri olahan kopi dari Indonesia ini makin meningkat baik dari sisi ekspor, produksi, maupun kualitas. Namun, saya juga menyaksikan pangsa pasar kopi Indonesia di berbagai negara masih kecil,” kata Faisol dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

Menurut dia, hal itu dikarenakan ketatnya persaingan industri global. Oleh karenanya, dia meminta produsen kopi termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus berinovasi serta beradaptasi dengan teknologi.

“Pengetahuan tentang cita rasa dan pasar harus dipahami secara mendalam. Saya yakin, jika kita bergerak bersama dan menciptakan inovasi, Indonesia akan menjadi produsen kopi terbesar dunia,” ungkap Faisol.

Sejauh ini, Indonesia memiliki 54 jenis kopi dengan sertifikat IG, yang menjadi kekuatan dalam membangun brand kopi nasional di pasar internasional. Faisol mengatakan, sertifikat tersebut merupakan instrumen penting dalam proses premiumisasi produk kopi olahan lokal.

Sementara itu, konsumsi kopi nasional mencapai 1,3 kilogran per kapita, dengan total konsumsi dalam negeri sebesar 288 ribu ton. Tren pertumbuhan pasar kopi Indonesia periode 2024–2029 diproyeksikan mencapai 3,61 persen.

“Kondisi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan investasi, terutama di sektor industri kopi kekinian, specialty coffee, dan produk berbasis kopi seperti kopi kapsul, kopi celup, kopi RTD, serta produk turunan lainnya seperti flavor, sirup, dan permen kopi,” jelas dia.

Kemenperin pun telah menyediakan fasilitasi berupa pelatihan Good Manufactruing Practices (GMP), pendampingan transformasi industri 4.0, serta pemberian insentif fiskal.

Insentif itu berupa super deduction tax bagi pelaku industri yang berinvestasi pada kegiatan litbang dan pelatihan vokasi, serta program restrukturisasi mesin dan peralatan industri guna meningkatkan mutu.

“Upaya-upaya tersebut juga merupakan bentuk komitmen Kemenperin untuk terus memperkuat ekosistem industri kopi nasional dari hulu hingga ke hilir, guna mendorong terciptanya nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan ekspor yang berkelanjutan,” tutur Faisol.

Jakarta, Pramono Anung, mengatakan semua ASN Jakarta diwajibkan menumpangi transportasi umum setiap Rabu untuk memangkas emisi karbon.

Ini sejalan dengan target penurunan emisi Jakarta sebesar 30 persen. Pramono mengaku, hal itu tak mudah dilakukan namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mendorong penggunanaan transportasi umum.

“Seperti hari Rabu ini saya melihat keseriusan, kesungguhan teman-teman ASN untuk memanfaatkan fasilitas publik itu sekarang sudah terjadi,” ungkap Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025). 

“Mudah-mudahan ini akan menjadi tradisi, tidak hanya hari Rabu saja mungkin juga akan menjadi hari-hari lain,” imbuh dia.

Terbaru, Pemprov DKI akan meresmikan trayek Transjakarta rute PIK-Blok M, Kamis (22/5/2025). Pramono juga mempertimbangkan penambahan rute yang padat penumpang. 

“Tujuannya tadi mengurangi emisi. Misalnya yang kebanyakan arahnya ke Blok M, maka saya akan melihat apakah memang Blok M perlu diperbaiki, diperluas, ataukah kemudian kami mencari alternatif supaya orang lebih gampang dari Blok M ke mana saja,” jelas Pramono.

Untuk diketahui, ASN wajib menumpangi transportasi umum diatur dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Aturan ini berlaku saat berangkat kerja, pulang kerja, dan pelaksanaan tugas dinas.

ASN bisa menumpangi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek
Kereta Bandara (Railink), KRL Jabodetabek (Commuterline/KRL, bus/angkot reguler, kapal dan angkutan antar jemput karyawan/pegawai.

Namun pegawai dengan disabilitas, ibu hamil, sakit, petugas lapangan khusus dikecualikan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa fasilitas pengolahan sampah tersebut sempat terkendala pada tahap pengujian. Pasalnya, masyarakat sekitar mengeluhkan bau menyengat dari proses RDF.

“Sekarang ini memang persiapan untuk commissioning kembali. (Operasional) kalau nanti commissioning sudah berhasil, tidak ada bau, tidak ada komplain yang seperti terjadi pada waktu itu karena memang feedernya, sampahnya adalah sampah lama,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).

Oleh karenanya, dia meminta agar pengujian fasilitas RDF Rorotan menggunakan sampah baru atau maksimal berusia dua hari.

“Dan kalau itu berhasil maka Rorotan akan menjadi legacy bagi kami ya,” tutur Pramono.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mendesak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mengoperasionalkan RDF Rorotan. Sebab, sebanyak 2.500 ton sampah per hari yang seharusnya terkelola di RDF Rorotan, dikirimkan ke TPST Bantargebang.

“Setiap hari berhentinya Rorotan berarti berkonsekuensi ada 2.500 ton sampah yang tidak terolah. Ini dampaknya lebih besar. Sehingga saran saya, instalasi RDF Rorotan secepat-cepatnya bisa dioperasionalkan,” ucap Hanif dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

Dia menyebut, sampah yang menimbulkan bau ke permukiman perlu dipisahkan antara organik dan anorganik. Kemudian, pengelola tidak mengolah sampah lama di RDF Rorotan.

Hanif pun meminta agar fasilitas pengolahan sampah terbesar di Asia Tenggara ini bisa digunakan Juni 2025.

“Semua teknologi yang di sini sudah komplit. Jadi tinggal menyesuaikan inputnya saja, sampahnya. Jadi saya harap segera dioperasionalkan ini dengan diskusi masif dengan masyarakat di sini,” tutur Hanif.

“Jangan hanya gara-gara itu kemudian ada 2.500 sampah kita yang terbengkalai,” imbuh dia.

DLH DKI Jakarta juga harus menghitung biaya pengumpulan sampah, pengangkutan, hingga harga jual setelah limbah menjadi produk RDF. Selisih pembiayaan, lanjut dia, didiskusikan dengan masyarakat serta produsen.

“Jadi tidak ada yang terlepas dari tanggung jawab itu. Sehingga semuanya bisa bersih. Artinya kalau kita memang dibebani biaya 1 kilo (sampah) harus mengambil biaya Rp 2.000, maka kita upayakan tidak bayar dengan tidak mengeluarkan sampah jadi mengurangi sampah,” papar Hanif.

Science Advances mengungkapkan asap yang berasal dari kebakaran hutan telah mencemari rumah lebih dari satu miliar orang per tahun selama dua dekade terakhir.

Studi baru menemukan bahwa, bahkan dengan pintu dan jendela yang tertutup, konsentrasi polusi kebakaran hutan yang berada dalam ruangan bisa mencapai hampir tiga kali lebih tinggi daripada hari-hari normal.

Krisis iklim telah meningkatkan risiko kebakaran hutan dengan meningkatkan intensitas gelombang panas dan kekeringan. Hal tersebut menjadikan asap kebakaran sebagai masalah global mendesak yang harus diselesaikan.

Pasalnya, partikel-partikel kecil yang dihasilkan oleh kebakaran hutan itu dapat terbawa jarak hingga ribuan kilometer dan diketahui lebih beracun daripada polusi udara perkotaan.

Sementara polusi kebakaran hutan telah dikaitan dengan kematian dini, penyakit jantung, pernapasan buruk serta kelahiran prematur.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis paparan asap kebakaran hutan di luar ruangan.

Tetapi pada kenyataannya orang-orang lebih memilih menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam ruangan, terutama saat mencari perlindungan dari kebakaran hutan.

Analisis studi baru ini pun menjadi studi global pertama mengenai lonjakan polusi kebakaran hutan yang terjadi di dalam ruangan.

“Bahkan ketika pintu dan jendela ditutup, orang-orang yang tetap berada di dalam ruangan masih sangat terpengaruh oleh polusi kebakaran hutan,” kata Dongjia Han, dari Universitas Tsinghua di Beijing.

“Akibatnya, ada kebutuhan mendesak untuk tindakan yang lebih efektif untuk mengurangi paparan partikel kebakaran hutan dalam ruangan,” katanya lagi, dikutip dari Guardian, Senin (19/5/2025).

Dalam studinya, peneliti menggunakan kumpulan data polusi kebakaran hutan berdasarkan pengamatan satelit terhadap kebakaran, untuk memodelkan paparan dalam ruangan di seluruh dunia dari tahun 2003 hingga 2022.

Penelitian ini didasarkan pada analisis sebelumnya tentang polusi kebakaran hutan dalam ruangan di Amerika Utara, Australia, dan Asia Tenggara yang menemukan peningkatan tajam dalam tingkat partikel.

Hasilnya, peneliti menemukan bahwa lebih dari 1 miliar orang per tahun mengalami setidaknya satu hari di mana tingkat partikel dalam ruangan berada di atas batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dengan kebakaran hutan bertanggung jawab atas setidaknya setengah dari polusi tersebut.

Menurut studi pula, paparan terbesar polusi asap kebakaran hutan di dalam ruangan terjadi di Amerika Selatan dan Afrika Tengah, diikuti oleh pantai barat Amerika Utara, Australia barat laut, dan Asia utara dan tenggara.

Polusi asap kebakaran dalam di ruangan ini sebenarnya dapat dikurangi menggunakan pembersih udara dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada kerusakan kesehatan yang disebabkan oleh polusi.

BKKBN, Wihaji, menyebutkan ada 147.000 anak dari keluarga risiko stunting (KRS) yang mendapatkan pengasuhan dari orangtua asuh.

Anak berisiko stunting mendapatkan bantuan dari program Gerakan Orangtua Asuh Jaga Stunting (Genting).

“Sejak kami launching, sekarang kami sudah punya 147.000 anak asuh dari keluarga risiko stunting yang dalam hal ini tidak menggunakan APBN, semuanya murni dari masyarakat atau orangtua asuh yang memberikan manfaat kepada anak dari KRS,” ujar Wihaji saat ditemui di kantor BKKBN, Jakarta Timur, Senin (19/5/2025).

Dia mencatat, ada 20.000 orangtua asuh yang terlibat dalam program tersebut. Adapun Kemendukbangga meluncurkan berbagai program untuk mengurangi stunting, salah satunya program orangtua asuh untuk 1 juta anak.

Program tersebut melibatkan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan terutama di daerah terpencil.

Dalam kesempatan itu, Wihaji menyebutkan bahwa pihaknya tengah fokus mendistribusikan makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita untuk mencegah stunting.

“Kami distribusikan step by step, sekarang sudah 22 ribu ibu hamil, menyusui, dan balita yang mendapatkan MBG. Kami bersinergi dan kolaborasi, kerja sama dengan Prof Dadan selaku kepala BGN (Badan Gizi Nasional),” jelas Wihaji.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka kejadian stunting nasional turun 19,8 persen atau setara dengan 4.482.340 balita. Angka ini menurun 1,7 persen dibandingkan 2023 yang sebesar 21,5 persen. Sebanyak 377.000 kasus balita stunting baru berhasil dicegah.

Hanif Faisol Nurofiq, mewanti-wanti pengusaha untuk mengantisipasi kebakaran lahan terutama di wilayah yang paling rentan seperti Kalimantan Barat.

Hal ini disampaikan Hanif saat menggelar konsolidasi kesiapsiagaan antisipasi kebakaran lahan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan catatan per 16 Mei 2025, terdeteksi 198 titik panas. Kendati jumlahnya turun 62 persen dibandingkan 2023, Hanif menyebut bahwa potensi kebakaran tetap tinggi.

“Pemerintah daerah dan perusahaan wajib bersatu menjaga lingkungan sekitar. Penanganan kebakaran tidak boleh hanya reaktif dan sporadis saja. Diperlukan kolaborasi aktif mulai dari pencegahan hingga pemulihan pasca kebakaran,” ungkap Hanif dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Adapun data menunjukkan, terjadi 167 kasus kebakaran sepanjang Januari-Mei 2025. Penyebarannya di Aceh, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Barat.

“Titik api berpotensi muncul kembali saat cuaca mulai kering. Kondisi ini menuntut peningkatan kewaspadaan dari semua pihak lapangan,” ujar Hanif.

Ia lantas menekankan perlunya komitmen dunia usaha perkebunan, terutama yang beroperasi dalam Hak Guna Usaha (HGU). Pasalnya, 79 areal HGU dilaporkan terbakar sepanjang 2015-2024.

Luas total kebakaran mencapai 42.476 hektare. Beberapa lokasi mengalami kebakaran berulang tanpa penanganan tuntas. Hanif menyebut, kondisi itu mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan oleh pelaku usaha.

“Perusahaan harus lengkapi sistem tanggap darurat internal, mulai dari regu pemadam, alat pemadam, hingga komunikasi lapangan,” papar Hanif.

Lainnya, pengusaha diminta mendukung operasi pemadaman lintas wilayah. Patroli gabungan dan simulasi harus rutin dilakukan secara berkala. 

Kementerian Lingkungan Hidup mewajibkan pemilik perusahaan memiliki peta kerawanan dan standar operasional prosedur (SOP) mitigasi yang.

“Kesiapsiagaan ini bukan sekadar kewajiban, tapi tanggung jawab moral. Semua perusahaan diminta laporkan progres kesiapan kepada pemerintah,” tutur dia.

Kebakaran kerap kali terjadi di lahan gambut saat musim kemarau. Faktor utamanya antara lain penyiapan lahan pertanian. Kondisi lahan konflik memperparah penyebaran api.

Zona Waspada

Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau akan dimulai pada Juni mendatang.

Wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat masuk dalam zona waspada dini. Karenanya, pemerintah meminta semua pihak menyusun rencana antisipasi terkoordinasi.

“Modifikasi cuaca dan patroli darat harus dilakukan sejak dini. Sistem deteksi dini dan pelaporan harus difungsikan optimal dan cepat,” ucap Hanif.

Seluruh daerah rawan juga wajib mengaktifkan posko siaga terpadu. Gapki dan anggotanya memiliki peran penting dalam pencegahan di mana sebanyak 78 perusahaan yang aktif beroperasi di Kalimantan Barat.

Penegakan hukum akan ditingkatkan kepada pengusaha yang terbukti lalai. 

Finalisasi ini dilakukan untuk menyusun model penilaian keberhasilan rehabilitasi lahan bekas tambang di Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Proses ini berlangsung di Kawasan Konservasi Ilmiah (KKI) Kebun Raya Purwodadi BRIN pada Kamis (15/5/2025).

Peneliti PREE ORHL BRIN sekaligus ketua tim kerja sama, Titut Yulistyarini, menyebut bahwa penyusunan KAK merupakan tahap awal yang krusial agar seluruh proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa program ini memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Titut sebagaimana dikutip dari keterangan resminya pada Senin (19/5/2025).

Kerusakan lingkungan akibat tambang, khususnya di kawasan karst seperti Malang Selatan, telah berdampak serius. Hilangnya vegetasi alami, degradasi tanah, dan meningkatnya risiko bencana ekologis menjadi alasan mendesak bagi perlunya pemulihan lahan secara menyeluruh.

“Rehabilitasi kami fokuskan pada pemulihan fungsi ekologis tanah, melalui penanaman tanaman pionir dan pohon asli, memperkuat struktur tanah untuk mencegah erosi, serta memperbaiki kesuburan tanah agar ekosistem bisa pulih secara alami,” ujar Sugeng Budiharta, Peneliti PREE ORHL BRIN yang juga anggota tim kerja sama.

Sugeng menambahkan bahwa pendekatan ilmiah yang diterapkan diharapkan dapat mengembalikan fungsi ekologis lahan yang terdampak tambang. Finalisasi KAK juga membahas indikator keberhasilan rehabilitasi, yang akan digunakan dalam pemantauan dan evaluasi jangka panjang.

“Dalam finalisasi KAK juga dibahas indikator keberhasilan rehabilitasi yang akan digunakan untuk proses pemantauan dan evaluasi,” ujarnya.

Tim peneliti akan menilai tingkat keberhasilan hidup tanaman, pertumbuhannya, serta perubahan keanekaragaman hayati. Data dari lokasi rehabilitasi nantinya dibandingkan dengan data kawasan alami sebagai pembanding.

Selain itu, perubahan kualitas tanah dan kondisi iklim mikro juga akan diukur untuk memastikan bahwa lahan yang direhabilitasi tidak hanya tampak hijau secara visual, tetapi juga pulih secara ekologis dan fungsional.

Lebih jauh, Sugeng menekankan bahwa model pemulihan ini tidak hanya menargetkan keberhasilan teknis, tetapi juga mengutamakan partisipasi aktif masyarakat.

“Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara lahan yang telah direhabilitasi itu sangat penting. Kami ingin memastikan bahwa mereka merasakan manfaat dari program ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Malang, Nuning Nur Laila, menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan membawa dampak positif terhadap pemulihan ekosistem sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

TPA Jatiwaringin dan satu perusahaan pengelola limbah B3 terancam dipidana karena menyebabkan pencemaran ekosistem Sungai Cirarab, Kabupaten Tangerang.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan perusahaan tersebut membuang limbah cair tanpa pengolahan ke sungai dan menimbun limbah B3 secara ilegal di lahan seluas 4,2 hektare.

Limbah yang ditimbun meliputi fly ash, bottom ash, oli bekas, lumpur Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), bahan kimia kadaluarsa, serta limbah terkontaminasi lain yang bercampur sampah domestik.

“Pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan pengelolaan limbah wajib diproses secara hukum tanpa kompromi,” ungkap Hanif dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

“Pengelolaan limbah harus sesuai aturan teknis dan peraturan perundang-undangan demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup,” imbuh dia.

Hanif menyatakan, berdasarkan inspeksi tim KLH menemukan lokasi penimbunan limbah B3 milik perusahaan tidak memiliki persetujuan lingkungan. Selain itu, limpasan air hujan yang terkontaminasi limbah B3 dari lokasi penimbunan mengalir langsung ke Sungai Cirarab tanpa pengolahan.

Sementara, air lindi di TPA Jatiwaringin dibuang langsung ke sungai tanpa dikelola. Hanif menyebutkan bahwa hal tersebut diduga turut berkontribusi terhadap pencemaran air.

TPA Jatiwaringin juga melakukan aktivitas pembakaran sampah secara terbuka atau open burning.
“CV Noor Annisa dan TPA Jatiwaringin melanggar Pasal 98 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” jelas Hanif.

Jika terbukti, para pelaku bisa dipidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp 3 miliar rupiah dan maksimal Rp 10 miliar.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, menekankan upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah.

“Kami akan menerapkan pendekatan multidoor enforcement dengan opsi sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Ini adalah bentuk komitmen tegas pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak pencemaran,” papar Rizal.

Dia berpendapat, keputusan tersebut menjadi peringatan serius sekaligus momentum agar seluruh pihak di Kabupaten Tangerang memperbaiki pengelolaan limbahnya.

ekonomi hijau. Sektor FOLU diproyeksikan memangkas hampir 60 persen dari total emisi di dunia.

“Ini (FOLU) akan mendorong menuju transisi ekonomi hijau, kalau mungkin mendengar ada istilah perdagangan karbon ke depan di rangkaian itu. Tentunya itu hanya salah satu instrument saja, ada banyak channel-channel yang akan bisa mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi,” ujar Haruni dalam Journalist Workshop on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Bogor, Sabtu (17/5/2025).

Dalam target FOLU Net Sink 2030, pemerintah juga perlu menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Dari sisi lingkungan, kata Haruni, kegiatan FOLU bertujuan memulihkan ekosistem, ketahanan iklim, hingga konservasi. Sedangkan pada aspek sosial melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam proyek tersebut.

“Ada pemberdayaan masyarakat, dan tentunya termasuk masalah-masalah sosial, konflik dan sebagainya. Harapannya dari kegiatan FOLU bisa jadi penengah,” jelas dia.

Di sisi lain, Haruni menyoroti triple planet crisis berupa perubahan iklim, menurunnya keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan di sektor kehutanan. Menurut dia, FOLU bisa menjadi cara untuk mengatasi kondisi itu.

“Dalam menghadapi tantangan tersebut tentunya kami tidak bisa sendiri, pemerintah tidak mungkin menghadapi tantangan tersebut sendiri. Perlu kerja sama, partisipasi dari semua pihak dari private sector, akademisi, komunitas, tentunya dukungan dari internasional agar Folu Net Sink bisa berhasil,” ucap Haruni.

Adapun pemerintah memerlukan pendanaan Rp 400 triliun untuk proyek FOLU Net Sink 2030. Penasehat Senior Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Ruandha Sugardiman, mengatakan awalnya target pendanaan di sektor FOLU sebesar Rp 200 triliun pada 2022.

Namun angka ini diprediksi naik dengan mempertimbangkan target penurunan emisi sektor lainnya seperti energi, pertanian, limbah dan industri pengolahan.

“Ternyata perlu dana sekitar Rp 400 triliun, dan kalau ini ditanggung oleh APBN tentu tidak akan mampu. Sehingga kami bisa menggali semua sumber-sumber pendanaan,” kata Ruandha, Jumat (16/5/2025).

Dia menyebut, pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai negara untuk menghibahkan dana pada proyek FOLU. Dana penanganan perubahan iklim termasuk program FOLU Net Sink 2030 terkumpul sekitar Rp 21 triliun yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Sekarang sudah sekitar Rp 21 triliun sudah ada di BPDLH yang sudah dialokasikan untuk implementing partner. Ada 51 implementing partner, dan yang terbaru 21 implementing partner yang akan melakukan kegiatan-kegiatan FOLU,” jelas Ruandha.

FOLU Net Sink adalah kondisi di mana penyerapan karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan. Untuk mencapai kondisi tersebut, RI harus memangkas 140 juta ton CO2 ekuivalen di 2030.

FOLU Net Sink 2030.

Penasehat Senior Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Ruandha Sugardiman, mengatakan mulanya target pendanaan di sektor FOLU sebesar Rp 200 triliun pada 2022.

Namun angka itu diprediksi naik dengan mempertimbangkan target penurunan emisi sektor lainnya seperti energi, pertanian, limbah dan industri pengolahan.

“Ternyata perlu dana sekitar Rp 400 triliun, dan kalau ini ditanggung oleh APBN tentu tidak akan mampu. Sehingga kami bisa menggali semua sumber-sumber pendanaan,” ujar Ruandha dalam Journalist Workshop on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Kemenhut, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Dia menyebut, sejauh ini pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai negara untuk menghibahkan dana pada proyek FOLU.

Dana penanganan perubahan iklim termasuk program FOLU Net Sink 2030 terkumpul sekitar Rp 21 triliun. Dana tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan.

“Sekarang sudah sekitar Rp 21 triliun sudah ada di BPDLH yang sudah dialokasikan untuk implementing partner. Ada 51 implementing partner, dan yang terbaru 21 implementing partner yang akan melakukan kegiatan-kegiatan FOLU,” jelas Ruandha.

FOLU Net Sink adalah kondisi di mana penyerapan karbon lebih besar dibandingkan yang dihasilkan. Untuk mencapai kondisi tersebut, RI harus memangkas 140 juta ton CO2 ekuivalen di 2030.

Terbaru, Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Norwegia yang berlaku selama lima tahun yaitu hingga 2027 di era Menteri KLHK, Siti Nurbaya.

MoU tersebut berbasis hasil atau result-based dengan total kontribusi sebesar 216 juta dollar AS. Perjanjian kerja sama diperpanjang oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen pada 19 Februari 2025

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenhut, Mahfudz, menyebut sektor FOLU dapat memangkas hampir 60 persen dari total target penurunan emisi nasional.

“Semua langkah aksi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dirancang secara rinci dan terintegrasi, agar dapat memberikan manfaat berupa pengurangan terukur laju emisi, perbaikan dan peningkatan tutupan kanopi hutan dan lahan,” ungkap Mahfudz.

Manfaat lainnya, perbaikan berbagai fungsi utama hutan seperti tata air, iklim mikro, ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan maupun kesehatan masyarakat.

Dia menyatakan, langkah untuk mencapai target mencakup pengurangan emisi dari deforestasi, pengurangan emisi dari dekomposisi gambut dan kebakaran gambut, peningkatan kapasitas hutan alam dalam menyerap karbon, serta peningkatan kapasitas suksesi hutan alam.

Lainnya, penerapan praktik-praktik pengelolaan hutan lestari, restorasi dan perbaikan tata air gambut, restorasi dan rehabilitasi hutan, optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif, peningkatan produktivitas lahan dan indeks penanaman, serta praktik-praktik teknik pengolahan tanah dalam budidaya pertanian.

Kemudian pencegahan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian hingga pengurangan kehilangan hasil pertanian dan limbah makanan.

“Indonesia yang memiliki kawasan hutan seluas 125,7 juta hektar atau sekitar 63 persen dari total daratan, menempatkan sektor FOLU sebagai kunci utama dalam mencapai target Net Zero Emission di 2030,” tutur Mahfudz.