Penulis: admin

Konservasi Penyu dan Cetacea 2025–2029, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan spesies laut dilindungi di Indonesia.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, Sarmintohadi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan RAN sebagai panduan strategi perlindungan dan pengelolaan penyu serta cetacea.

Ia menyoroti bahwa kedua spesies ini memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya yang tinggi, terutama bagi masyarakat pesisir.

“Penyusunan rencana aksi ini adalah langkah konkret untuk mendorong perlindungan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan,” ujar Sarmintohadi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis KKP Rabu (2/7/2025).

Proses penyusunan RAN ini diinisiasi KKP bersama Yayasan WWF Indonesia dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dengan melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, peneliti BRIN, sejarawan, hingga organisasi masyarakat sipil.

Beberapa rekomendasi strategi yang dibahas meliputi pembentukan pusat konservasi penyu (Center of Excellence) di tiga lokasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan mamalia laut terdampar, serta penyusunan pedoman mitigasi dampak aktivitas pesisir terhadap cetacea.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, berharap dokumen RAN ini tidak berhenti pada perencanaan, tapi benar-benar menjadi acuan bersama untuk perlindungan nyata di lapangan.

Ranny R. Yuneni dari Yayasan WWF Indonesia menekankan bahwa konservasi berbasis data dan sains mutakhir menjadi kunci efektivitas perlindungan, terutama untuk habitat, kelembagaan lokal, dan pemanfaatan teknologi guna memitigasi ancaman terhadap populasi penyu dan cetacea.

Dalam forum ini, sejumlah isu krusial turut dibahas, mulai dari kondisi terkini spesies, tantangan pengelolaan habitat penting, hingga arah kebijakan di tengah tekanan aktivitas manusia dan krisis iklim. Salah satu sesi penting adalah pembahasan dokumen matriks aksi, yang mencakup tujuan, indikator, lokasi prioritas, dan penanggung jawab pelaksana.

Dari perspektif lokal, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menekankan bahwa pendekatan spiritual dan budaya juga berperan penting. Ia menyebut ajaran Segara Kerthi dalam Sad Kerthi sebagai nilai lokal yang mendorong pelestarian laut sebagai bagian dari keseimbangan hidup.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk merampungkan dokumen RAN dan menyusun strategi implementasi di wilayah prioritas. Dokumen ini diharapkan menjadi pijakan bersama bagi berbagai pihak dalam perlindungan spesies laut dilindungi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa komitmen konservasi spesies laut sejalan dengan prinsip ekonomi biru, yang menyeimbangkan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid di Jakarta, Senin (1/7/2025), mengatakan lahan relokasi tersebut berada di Kampung Tegal Panjang, Desa Sukamaju, Sukabumi, yang memiliki morfologi datar hingga landai dengan kemiringan lereng antara 1- 4 derajat, sehingga cukup aman untuk pembangunan hunian tetap.

Lokasi tersebut diperuntukkan bagi sekitar 35 rumah warga yang terdampak bencana gerakan tanah di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, beberapa bulan lalu.

“Dari hasil pemeriksaan Badan Geologi, lahan itu memiliki daya dukung yang baik untuk bangunan ringan,” katanya seperti dikutip Antara.

Dia menjelaskan secara geologi, lahan tujuan relokasi berada di atas batuan breksi gunung api bersusunan andesit basal, dengan ketebalan tanah pelapukan mencapai 4–6 meter. Lokasi juga dinilai bebas dari ancaman langsung gawir, tebing curam, lembah, atau alur sungai yang dapat memicu longsor.

“Kami tidak menemukan jejak longsoran lama maupun baru di lokasi ini,” ujar Wafid.

Badan Geologi juga memastikan dari sisi keairan, muka air tanah berada di kedalaman lebih dari 15 meter, dan air untuk kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh melalui sumur bor di sekitar lokasi.

Meski berada di zona kerentanan gerakan tanah menengah berdasarkan peta skala kabupaten, kata dia, namun hasil penyelidikan lapangan mendetail menunjukkan lokasi memiliki kerentanan rendah karena kondisi lereng yang relatif landai.

Badan Geologi merekomendasikan pembangunan drainase dengan saluran kedap air atau pipa untuk mencegah erosi, serta tidak membangun kolam penampungan air di sekitar permukiman yang dapat menyebabkan kejenuhan tanah.

“Kami juga menekankan agar pembangunan mengikuti rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Sukabumi, untuk memastikan keselamatan jangka panjang,” kata Wafid, seraya menambahkan bahwa tanah hasil kupasan atau timbunan tidak boleh dibuang sembarangan agar tidak meningkatkan risiko erosi di lokasi tersebut.

Dengan hasil analisa ini, Badan Geologi menilai lokasi relokasi tersebut layak dijadikan hunian tetap bagi warga terdampak, dengan tetap memperhatikan rekomendasi teknis dan penataan lingkungan secara menyeluruh.

BKKBN menyatakan bahwa terdapat tantangan dari sisi alokasi anggaran untuk alat kontrasepsi yang diperkirakan hanya cukup hingga September 2025.

Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/7/2025), menegaskan pentingnya alat kontrasepsi sebagai salah satu cara untuk mencegah stunting melalui pengendalian penduduk.

Minimnya pasokan dan anggaran alat kontrasepsi dapat berisiko mengganggu keseimbangan struktur penduduk serta pencapaian bonus demografi nasional.

Budi juga mengemukakan hasil evaluasi tahun 2025, yang menunjukkan ketimpangan distribusi alat dan obat kontrasepsi antarwilayah. Beberapa daerah mengalami kelebihan stok, sementara lainnya kekurangan.

Maka, untuk mengatasi hal itu, Kemendukbangga/BKKBN melakukan mobilisasi stok atau distribusi dinamis lintas wilayah agar distribusi lebih merata.

“Dari kebutuhan ideal tahun 2024 berkisar Rp850 miliar, alokasi anggaran 2025 hanya sekitar Rp200 miliar. Dengan kondisi saat ini, stok diperkirakan hanya cukup sampai September 2025,” ujar Budi seperti dikutip Antara.

Ia menegaskan, jika suplai alat kontrasepsi tidak mencukupi, lonjakan kelahiran bisa terjadi. Struktur penduduk yang saat ini relatif seimbang bisa kembali melebar di kelompok usia, yang dapat menimbulkan tekanan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tata ruang.

Dengan sekitar 40 juta pasangan usia subur (PUS) di Indonesia, kebutuhan kontrasepsi harus dihitung secara cermat di setiap provinsi. Untuk itu, Kemendukbangga/BKKBN mengajak pemerintah daerah menyusun proyeksi kebutuhan secara realistis dan berbasis data.

“Pengendalian penduduk bukan hanya tugas negara, perlu kesadaran keluarga sebagai bagian dari solusi,” ucap Budi.

Namun demikian, Kemendukbangga/BKKBN terus mendorong upaya KB mandiri, termasuk melalui edukasi publik dan metode tradisional seperti sistem kalender.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN Wahidin mengatakan, isu kontrasepsi perlu menjadi perhatian serius karena jika gagal dipenuhi, negara berisiko mengalami ledakan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap anggaran.

Menurutnya, kontrasepsi menjadi salah satu solusi penting dalam mencegah stunting dan mengurangi beban negara terhadap penyakit gagal tumbuh tersebut.

“Kelahiran yang tidak direncanakan bisa memperbesar risiko stunting. Maka, kendali kelahiran jadi kunci,” ujarnya.

Saat ini, 97 persen pengguna kontrasepsi adalah perempuan. Wahidin berharap ada inovasi kontrasepsi untuk laki-laki agar peran lebih merata.

“Pilihan untuk pria masih sangat terbatas. Kita butuh terobosan,” tuturnya.

Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan, Kampung Samtama atau Sampah Tanggung Jawab Bersama bisa menjadi percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Kampung Samtama di Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Menurut dia, Kampung Samtama adalah contoh konkret integrasi pengelolaan sampah dan adaptasi perubahan iklim di kawasan padat penduduk.

“Pemerintah sudah menetapkan target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Oleh karena itu, masyarakat perlu segera dilibatkan secara aktif,” kata Hanif, Selasa (1/7/2025).

Kawasan ini menghadapi tantangan berupa risiko banjir, dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Namun, kata Hanif, melalui program ProKlim Lestari KLH wilayah tersebut berhasil menjadi kampung tangguh iklim dengan penghargaan tertinggi dalam bidang adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.

“Saya meninjau berbagai praktik unggulan warga, seperti pemilahan sampah dari rumah, daur ulang anorganik, budi daya maggot untuk limbah organik, pengumpulan minyak jelantah oleh 90 persen rumah tangga,” tutur Hanif.

Selain itu, warga mengembangkan urban farming dan hidroponik, menanam di gang sempit, membangun 11 sumur resapan, peningkatan luas retensi banjir, serta penambahan jalur evakuasi.

Penggunaan kembali air limbah domestik yang sebelumnya hanya dilakukan oleh sebagian rumah tangga, kini telah menjangkau 1.101 kepala keluarga.

Kampung Samtama terpilih sebagai salah satu dari 300 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 dan menjadi percontohan nasional Proklim Lestari.

Program-program warga dinilai berhasil dalam membangun resiliensi terhadap perubahan iklim sekaligus mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraa melalui pendekatan lingkungan yang terpadu.

Dalam kesempatan itu, Hanif menyoroti timbulan sampah di Jakarta Pusat yang mencapai 700 ton per hari. Karenanya, Hanif mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera meoperasionalkan refuse derived fuel (RDF) di Rorotan, Jakarta Utara. 

“Fasilitas berkapasitas 2.500 ton per hari ini dirancang untuk menerima sampah yang telah dipilah dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara,” ucap dia.

Hanif Faisol Nurofiq, sempat bertemu dengan dengan Raja Charles III di Puri Lancaster, London untuk membahas perlindungan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati.

Pertemuan itu merupakan bagian dari kunjungan kerja Hanif ke Inggris dalam rangka London Climate Week 2025.

Hanif menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen melindungi biodiversitas melalui Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.

Dokumen ini merupakan peta jalan pengelolaan keanekaragaman hayati nasional yang sejalan dengan mandat Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) hasil COP CBD ke-15.

“IBSAP 2025–2045 bukan hanya dokumen strategis konservasi, tetapi juga membuka peluang skema pembiayaan inovatif berbasis investasi dan mekanisme access and benefit sharing dengan sektor swasta,” kata Hanif dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Hanif menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap merealisasikan kerja sama dengan negara lain. Salah satunya, memperkuat pusat konservasi gajah sumatera di Taman Nasional Way Kambas, Lampung yang merupakan simbol penting pelestarian spesies endemik Indonesia.

Kunjungan ini mencakup peninjauan lapangan ke proyek restorasi ekosistem di South Downs National Park, Sussex. Proyek ini menjadi referensi penting bagi penerapan pendekatan Biodiversity Net Gain yang relevan untuk kebijakan lingkungan dalam negeri.

“Kehadiran Indonesia dalam forum internasional ini mempertegas komitmen KLH dalam mendorong diplomasi hijau sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan,” ucap Hanif.

“Dengan kolaborasi global yang semakin erat, Indonesia terus mengambil peran utama dalam mengawal masa depan lingkungan hidup dunia,” imbuh dia.

Selain menghadiri forum global, Hanif juga melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Kerajaan Inggris antara lain Menteri Lingkungan, Pertanian dan Perdesaan (DEFRA), Menteri Iklim, serta Menteri Luar Negeri dan Perencanaan Pembangunan (FCDO).

Kedua negara membahas soal penguatan kerja sama dalam pengendalian perubahan iklim, pengurangan sampah plastik, serta pengembangan mekanisme pendanaan karbon.

ponsel pintar dan tablet untuk menampilkan label informasi yang akan merinci penggunaan energi perangkat, masa pakai baterai, dan tingkat kemampuan perbaikan.

Tidak hanya itu saja, aturan juga mengharuskan produsen untuk menyediakan suku cadang dan pembaruan perangkat lunak selama minimal lima tahun.

Aturan baru ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan pada konsumen serta mendorong produsen untuk membuat perangkat lebih awet dan mudah diperbaiki, sehingga mengurangi limbah elektronik dan mendukung keberlanjutan.

Sistem pelabelan baru ini diwajibkan mulai 20 Juni 2025 dan seterusnya.

Mengutip Sustainability News, Selasa (1/7/2025) label-label baru yang akan ditempelkan pada ponsel pintar dan tablet di Uni Eropa nantinya akan menampilkan peringkat dalam skala dari A hingga G.

Label juga akan menampilkan peringkat Ingress Protection (IP ) yang menunjukkan ketahanan perangkat terhadap debu dan air. Termasuk mencakup skor untuk durabilitas secara keseluruhan, seperti ketahanan terhadap jatuh dan goresan.

Sistem pelabelan baru ini akan diterapkan pada beberapa jenis perangkat yaitu ponsel pintar, ponsel fitur, telepon rumah nirkabel, serta dengan ukuran layar hingga 17,4 inci.

Namun ada beberapa pengecualian, yakni untuk tablet yang menjalankan sistem operasi desktop dan perangkat dengan teknologi layar yang sangat baru seperti layar gulung.

Aturan baru yang ditetapkan UE tidak hanya sebatas pelabelan produk.

UE juga menerapkan persyaratan minimum melalui kerangka kerja yang disebut “ecodesign”. Kerangka kerja ini mencakup standar yang lebih ketat untuk ketahanan fisik perangkat, kinerja baterai yang lebih baik, dan dukungan perangkat lunak jangka panjang.

Contoh spesifik dari persyaratan ini misalnya baterai harus mampu bertahan minimal 800 siklus pengisian daya dan tetap mempertahankan 80 persen dari kapasitas aslinya. Ini menjamin baterai memiliki umur pakai yang lebih panjang.

Perangkat juga harus dirancang agar tahan terhadap keausan sehari-hari, termasuk jatuh yang tidak disengaja dan goresan, mendorong produsen untuk membuat perangkat yang lebih kuat dan awet.

UE memperketat pula aturan agar produsen bertanggung jawab penuh terhadap dukungan purnajual perangkat elektronik.

Misalnya, menyediakan suku cadang selama minimal tujuh tahun setelah unit terakhir dari suatu produk terjual, mengirimkan suku cadang pengganti dalam waktu lima hingga sepuluh hari kerja serta memberikan akses kepada profesional perbaikan ke perangkat lunak atau firmware.

Selain itu juga menyediakan pembaruan sistem operasi selama minimal lima tahun setelah produk tersebut tidak lagi dijual di pasar UE dan merilis pembaruan dalam waktu enam bulan sejak kode sumber pembaruan tersebut tersedia.

transisi hijau alias perubahan ke arah yang lebih ramah lingkungan.

Sebuah proyek penelitian dari Universitas Witten/Herdecke dan Institut Penelitian Ekonomi Ekologis (IÖW) pun mencoba mencari tahu bagaimana caranya menutup kekurangan dana itu serta apa peran pemerintah serta lembaga keuangan untuk mencapainya.

Dalam laporan khusus yang berjudul ‘Financing the green transition‘, peneliti kemudian membeberkan hasil temuan mereka dan memberi tiga saran penting tentang bagaimana membuat kebijakan keuangan jadi lebih ramah lingkungan.

Mengutip Phys, Rabu (2/72025) menurut Climate Policy Initiative, setidaknya perlu sekitar 7 triliun dollar AS per tahun yang diperlukan dunia untuk mencapai target iklim.

Tapi di sisi lain, proyek-proyek yang merusak lingkungan justru masih dianggap paling menguntungkan dan aman, padahal ini sangat berbahaya buat bumi dan kita semua.

Tim peneliti pun mengidentifikasi cara-cara utama untuk mengarahkan kembali aliran dana untuk transisi hijau. Salah satunya adalah dengan membuat investasi hijau lebih layak bank.

Menurut Joscha Wullweber, kepala proyek di Universitas Witten/Herdecke, secara sederhana kelayakan bank itu berarti seberapa besar kemungkinan uang kita hilang jika diinvestasikan.

Dan jika ada risiko, apakah untuk yang didapatkan bakal sepadan atau tidak. Jadi makin kecil risikonya dan makin besar untungnya, maka makin besar kelayakan bank.

Pembuat kebijakan bisa menggunakan insentif finansial, jaminan, dan langkah-langkah regulasi untuk mencapai tujuan ini.

Namun para peneliti menemukan kalau proyek-proyek ramah lingkungan sulit dapat pinjaman dari bank, karena bank menganggapnya kurang menjanjikan.

Sebaliknya, proyek-proyek yang merusak iklim justru masih dianggap menguntungkan dan mudah dapat modal.

Selain rekomendasi kebijakan yang dikenal sebagai “de-risking” (mengurangi risiko), tim peneliti juga mengembangkan langkah-langkah kebijakan keuangan untuk secara bertahap menghentikan investasi yang merusak iklim.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempersulit pendanaan aktivitas yang menggunakan bahan bakar fosil dan tinggi emisi. Aturan ini tidak hanya akan mengatur bank, tetapi juga lembaga non-bank.

Strategi lain yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan iklim adalah dengan menyediakan lebih banyak dana publik untuk aktivitas hijau yang penting tapi kurang atau tidak menghasilkan keuntungan pribadi.

Para peneliti menemukan bahwa ada beberapa bidang penting untuk ekonomi yang lebih hijau, seperti melindungi lahan gambut, membangun jalur sepeda, atau mengurus pencegahan banjir.

Proyek-proyek tersebut sulit dibiayai oleh swasta, jadi pemerintah harus lebih aktif turun tangan dalam pendanaannya.

Pemerintah bisa menggunakan cara seperti dana khusus dari Uni Eropa, aturan yang membebaskan investasi hijau dari batasan utang, atau lewat pajak tertentu.

layanan kesehatan yang layak masih menjadi tantangan nyata bagi sebagian masyarakat desa. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, keterbatasan mobilitas, hingga beban biaya membuat sebagian warga kesulitan menjalani pemeriksaan rutin.

Di tengah kondisi itu, program kolaboratif antara Kementerian Kesehatan dan platform digital SnackVideo hadir sebagai upaya menjangkau kelompok yang selama ini terpinggirkan dari layanan kesehatan formal.

Melalui program Desa Sejahtera, kegiatan cek kesehatan gratis digelar di Desa Cipelah, Rancabali, Kabupaten Bandung pada Sabtu (29/6/2025). Sebanyak 133 warga memanfaatkan layanan ini dari total 200 kuota yang disediakan.

Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan umum, yang dibuka secara terbuka di area publik desa.

Bagi sebagian warga, kegiatan ini bukan sekadar layanan kesehatan biasa, tetapi momentum untuk memeriksakan kesehatan mereka tanpa beban biaya.

“Saya ikut periksa karena nggak punya uang. Ke dokter harus pakai biaya, tapi di sini gratis,” ujar Jana (58), salah satu warga yang mengikuti pemeriksaan, sebagaimana dikutip dari keterangan Kementerian Kesehatan pada Selasa (1/7/2025).

Dari hasil cek, ia diketahui memiliki kadar gula darah tinggi serta gangguan penglihatan yang mulai mengganggu aktivitas hariannya. Medis pun menyarankan ia untuk segera melanjutkan pemeriksaan ke puskesmas pada 20 Juli atau dirujuk ke rumah sakit bila diperlukan.

Cerita Jana bukan kasus tunggal. Selama ini, jarak sekitar satu kilometer menuju puskesmas terdekat menjadi hambatan tersendiri, terutama bagi lansia atau warga dengan keterbatasan mobilitas.

Kegiatan seperti ini tidak hanya meringankan beban biaya, tetapi juga membuka akses alternatif yang lebih dekat dan ramah terhadap kondisi masyarakat desa.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Yuli Ernawati, mengatakan bahwa antusiasme tinggi warga tidak terlepas dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya.

“Ini karena sebelumnya sudah diberikan sosialisasi tentang pentingnya deteksi dini,” ujarnya.

Menurut Yuli, kegiatan semacam ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan tidak harus selalu bergantung pada gedung fasilitas formal. “Masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan di luar gedung lewat event-event seperti ini,” tambahnya.

Program Desa Sejahtera tidak hanya fokus pada layanan kesehatan. Untuk menarik partisipasi warga, juga diadakan pertandingan bola, permainan tradisional, serta pemberian gawang bola untuk mendukung fasilitas olahraga warga.

Pendekatan seperti ini dinilai efektif menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini tidak rutin memeriksakan kesehatannya.

Adapun, program ini merupakan pelaksanaan ketiga, setelah sebelumnya hadir di Tangerang dan Cianjur, dan direncanakan akan terus berlanjut ke daerah-daerah lainnya.

Dengan memadukan pendekatan komunitas dan kolaborasi lintas sektor, kegiatan ini menjadi contoh bahwa pemerataan layanan kesehatan bisa dilakukan secara lebih inklusif dan berkelanjutan serta menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Produksi beras berkelanjutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan menjadi salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia pun melakukan pertemuan dengan Pemerintah Jawa Timur untuk membahas kolaborasi yang mendorong produksi beras berkelanjutan.

Pertemuan yang berlangsung Selasa, (1/7/2025) ini juga turut dihadiri oleh 12 duta besar dan perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk di antaranya Belgia, Bulgaria, Denmark, Jerman, Spanyol, Siprus, Lituania, Belanda, Austria, Polandia, Finlandia, dan Swedia.

Lebih lanjut, proyek kolaborasi ini nantinya akan dijalankan melalui SWITCH-Asia Low Carbon Project (Proyek Beras Rendah Karbon SWITCH-Asia).

Dalam dialog ini, perwakilan UE dan pemerintah Jatim fokus membahas bagaimana SWITCH-Asia Low Carbon Project akan mendukung transisi Jawa Timur menuju penerapan produksi beras berkelanjutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, SWITCH-Asia Low Carbon Rice Project yang didanai Uni Eropa ini nantinya akan mendukung produsen beras lokal untuk mempraktikkan penanganan pascapanen padi yang berkelanjutan.

Itu dilakukan dengan mendorong para produsen untuk beralih dari penggilingan bertenaga diesel ke penggilingan berbasis energi listrik.

Inovasi ini berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 13,8 persen di tingkat penggilingan, sekaligus mengurangi biaya energi serta meningkatkan kualitas beras dan mata pencaharian petani.

Sebelumnya, SWITCH-Asia Low Carbon Rice Project sendiri telah memberikan dukungan dan pendampingan ke 150 penggilingan padi di Jawa Tengah dan Timur, termasuk di kabupaten Ngawi dan Madiun di Jawa Timur.

Australia merilis pendanaan iklim baru yang akan berinvestasi pada sektor energi terbarukan hingga transportasi berkelanjutan di Indonesia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, menyebut pihaknya mengucurkan pendanaan awal sebesar 50 juta dollar AS atau Rp 850 miliar melalui Private Infrastructure Development Group, lembaga pengembang dan investor proyek infrastruktur multilateral.

Pendanaan Transisi Iklim KINETIK Affirma Capital itu, nantinya dikelola Affirma Capital yang merupakan perusahaan ekuitas swasta di Singapura.

“Dengan Pendanaan KINETIK, kami membantu membuka akses modal bagi perusahaan yang mengurangi emisi, mengembangkan investasi hijau, serta membangun ekonomi rendah karbon yang lebih tangguh,” ungkap Brazier dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).

Dia menjelaskan bahwa kontribusi Australia akan mendorong investasi dalam proyek-proyek terkait iklim termasuk EBT, daur ulang dan pengelolaan limbah, pengolahan air dan penggunaannya kembali, serta transportasi dan logistik yang berkelanjutan.

Ia menilai, hal itu mendukung tujuan Indonesia untuk mencapai net zero emission sekaligus menarik pembiayaan tambahan dari sektor swasta.

Brazier menuturkan, Australia dan Indonesia telah berkomitmen untuk bekerja sama menjajaki peluang ekonomi dalam transisi menuju energi terbarukan.

Sementara itu, Business Champion Australia untuk Indonesia, Jennifer Westacott mengundang investor institusional, spesialis di bidang infrastruktur, dan firma ekuitas swasta termasuk yang ada di Australia untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Pendanaan KINETIK rencananya dimulai pada paruh kedua tahun 2025 dengan periode investasi 10 tahun yaitu sampai 2035.

Private Infrastructure Development Group akan bekerja sama dengan Affirma Capital untuk membantu menilai serta merekomendasikan bagaimana setiap investasi yang diusulkan mendukung tujuan transisi iklim. Selain itu, sejalan dengan praktik terbaik dalam kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan menghasilkan dampak sosial.