Penulis: admin

Keputusan ini muncul setelah Departemen Dalam Negeri AS sebelumnya, pada April 2025, memerintahkan penghentian konstruksi Empire Wind. Menteri Dalam Negeri Doug Burgum saat itu menyatakan bahwa proyek ini ditunda guna meninjau kembali persetujuan dari pemerintahan Biden yang dinilai terlalu cepat dan minim analisis.

Menanggapi pembatalan penghentian itu, Kathy menyatakan, “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Trump atas kesediaannya untuk bekerja sama dengan saya dalam menyelamatkan 1.500 pekerjaan bergaji baik yang terancam dan membantu mengembalikan proyek penting ini ke jalurnya,” ujar Kathy, dikutip dari ESG Today, Kamis (22/5/2025).

Ia menambahkan bahwa masa depan ekonomi New York akan ditopang oleh energi bersih yang melimpah, membantu rumah dan bisnis berkembang. Upayanya menyelamatkan lapangan kerja di sektor energi bersih tampaknya berhasil.

Empire Wind 1, berlokasi sekitar 24–48 km tenggara Long Island, diproyeksikan menjadi proyek angin lepas pantai pertama yang terhubung ke jaringan listrik Kota New York, dengan kapasitas 810 MW. Proyek ini tengah dibangun dan ditargetkan beroperasi pada 2027.

Equinor, perusahaan energi asal Norwegia, mendapat hak sewa proyek ini pada 2017. Awal tahun ini, Equinor mengamankan pembiayaan lebih dari USD 3 miliar untuk Empire Wind, dengan total investasi diperkirakan mencapai USD 5 miliar.

CEO Equinor Anders Opedal menyambut baik pencabutan perintah penghentian dan menegaskan komitmen mereka untuk mendukung energi bersih, ekonomi lokal, dan penciptaan lapangan kerja.

Melalui media sosial, Doug Burgum menyatakan bahwa pembatalan penghentian disertai kompromi dari Gubernur untuk melanjutkan pembangunan pipa gas baru. Ia menambahkan, warga New York dan New England akan memperoleh manfaat ekonomi dan penghematan biaya utilitas dari akses gas alam yang andal dan terjangkau.

Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan dirinya akan meminta negara maju untuk membantu Indonesia mengelola sampah plastik menjelang gelaran Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 tahun 2025. Konferensi ini rencananya bakal merumuskan kebijakan global terkait polusi plastik.

“Kenapa kita (Indonesia) perlu menjadi perhatian, karena penduduk kita 280 juta jiwa. Kalau angka konversi sampahnya paling sedikit 0,5 kilogram per hari maka ada 280 juta kilogram per hari yang harus menjadi perhatian dunia,” kata Hanif dalam konferensi pers Hari Keanekaragaman Hayati, di Jakarta Timur, Kamis (22/5/2025).

Hanif mengakui, saat ini pemerintah hanya mampu mengelola kurang dari 40 persen sampah sedangkan sisanya terbuang ke laut, sungai, maupun ditimbun begitu saja. Faktor pembiayaan untuk membersihkan sampah juga menjadi kendala.

“Kalau pun tidak mampu selesaikan maka dampaknya bukan hanya kita tetapi mengalir bahkan sampai ke Kepulauan Karibia. Itu plastik-plastik yang bermerek Jember, Banyuwangi sampai ke Karibia,” jelas Hanif.

“Ini yang kemudian serius saya minta perhatian teman-teman internasional. Bulan-bulan depan kami akan membahas dengan serius konteks ini sebelum pada INC 5.2 di Jenewa,” imbuh dia.

Di sisi lain, Indonesia telah berupaya menangani permasalah tersebut dengan melarang impor scrap atau limbah plastik sejak November 2024 lalu. Kedua, mendorong penanganan plastik melalui kegiatan reduce, reuse, recycle TPS3R yang sebagian besar dibangun Kementerian Pekerjaan Umum.

Lainnya, membangun fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar boiler.

“Ini juga kami dorong, dan mungkin tahun-tahun ini akan semakin meningkat pesat seiring dengan kebijakan pusat untuk menghentikan open dumping salah satunya adalah melalui RDF,” tutur dia.

KLH pun telah merilis peta jalan pengelolaan sampah oleh produsen melalui Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2019. Kendati demikian, Hanif menyampaikan bahwa instruksi tersebut belum diwajibkan.

Menurut dia, presiden menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029. KLH lantas rutin memeriksa kesiapan setiap daerah untuk mengelola sampahny. 

“Kami mendorong dan mendukung sepenuhnya upaya beberapa daerah yang telah melarang penggunaan single use plastik. Ini salah satunya Bali. Bali ini kami apresiasi dan banyak kemudian ditiru oleh Labuan Bajo dan seterusnya,” ucap Hanif.

Pramono Anung, berencana bertemu dengan Wali Kota Kuala Lumpur, Maimunah Mohd Sharif, untuk membahas aksi mitigasi krisis iklim. Hal ini disampaikan Maimunah, saat menghadiri Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025. 

Menurut dia, keberhasilan program iklim Kuala Lumpur bisa dicontoh oleh Jakarta maupun kota lainnya. Begitu pula aksi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Saya juga sudah berbincang dengan gubernur Jakarta, di mana saya mengundang dia untuk hadir di Asian Forum di Kuala Lumpur pada 10-15 Agustus dan beliau setuju untuk datang,” ungkap Maimunah di sela acara CRIF, di Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025).

“Di samping itu saya mengambil kesempatan untuk menandatangani agreement of action. Kami setuju dengan langkah-langkah action yang perlu kami buat dengan tata cara yang detail dan road map yang detail,” imbuh dia.

Kendati demikian, Maimunah dan Pramono belum secara detail membahas rencana aksi iklim kota yang mereka pimpin. Keduanya akan bertukar ide soal kemacetan maupun tata kota.

“Tadi saya berbicara dengan gubernur (Pramono) mungkin dari segi flight navigation, gelombang panas, dan mungkin manajemen kota, kemacetan. Karena kota saya juga mengalami masalah kemacetan meskipun kami meningkatkan bus listrik, kereta, MRT,” tutur Maimunah.

Ia pun mengundang negara lain untuk mengikuti forum yang akan digelar Agustus mendatang itu.

Aksi Iklim Perkotaan

Adapun CRIF 2025 yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) dengan bantuan pendanaan Uni Eropa melibatkan 300 peserta dari berbagai wilayah. Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, Bernadia Irawati Tjandradewi, menyebutkan komunitas sangat dibutuhkan untuk menjalankan aksi iklim perkotaan.

“Itu dimulai dengan membangun kesadaran akan krisis dan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keberanian para pemangku kepentingan kota percontohan untuk merencanakan dan mengimplementasi aksi iklim,” ucap Bernadia.

Namun, lanjut dia, menciptakan aksi iklim berkelanjutan membutuhkan upaya yang lebih besar lagi dengan membangun kemitraan global kota-kota berkelanjutan yang menyediakan berbagai dukungan mulai dari teknologi sampai pendanaan.

Dengan begitu, setiap kota tidak akan lagi menjadi penonton melainkan pemeran dalam aksi mengatasi krisis iklim.

“Melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities, UE dan Indonesia telah bekerja sama untuk membuat kota-kota lebih kuat dan lebih inklusif dalam menghadapi perubahan iklim,” papar Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.

Di Indonesia, program tersebut dilaksanakan di 10 kota antara lain Pekanbaru, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Cirebon, Mataram, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Kupang, dan Ternate.

panas bumi untuk mendorong transisi energi berkelanjutan.

Sebagai salah satu negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia, Indonesia secara strategis mengintegrasikan sumber energi bersih ini ke dalam bauran energi nasional guna memperkuat ketahanan energi.

Energi panas bumi memainkan peran sentral dalam Kebijakan Energi Nasional Indonesia dan menjadi kunci untuk mencapai target pemanfaatan energi terbarukan, termasuk mewujudkan emisi nol bersih pada 2060, serta membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kemandirian energi.

Energi panas bumi menyimpan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik hijau yang stabil.

Berbeda dengan tenaga surya dan angin yang bergantung pada kondisi cuaca, panas bumi menawarkan sumber energi yang andal— sebuah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan dan impor.

Menurut Asosiasi Panasbumi Indonesia, negara ini menyimpan 40 persen cadangan panas bumi dunia, tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, berkat posisinya di sepanjang Cincin Api Pasifik.

Namun, dari total potensi sekitar 24.000 megawatt, hanya sekitar 10 persen yang telah dimanfaatkan sejauh ini.

Melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN 2020-2024), pemerintah menargetkan pemanfaatan panas bumi mencapai sekitar 7.200 megawatt pada 2025.

Perluasan kapasitas ini bukan hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga membangun masa depan energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Perubahan bauran energi

Bauran energi Indonesia saat ini masih didominasi bahan bakar fosil, yang menyumbang hingga 85 persen dari total sumber energi, sementara energi terbarukan baru berkontribusi sekitar 13-15 persen.

Pemerintah menargetkan peningkatan porsi energi terbarukan menjadi 17-19 persen pada tahun 2025, melalui berbagai inisiatif seperti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), program wajib biodiesel B35, pemanfaatan biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta eksplorasi panas bumi.

Untuk mendorong investasi di sektor panas bumi, pemerintah Indonesia juga menawarkan sejumlah insentif, termasuk tax holiday, pembebasan bea masuk, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan selama masa eksplorasi.

Sektor panas bumi Indonesia kini berkembang melampaui sekadar pembangkitan listrik. Dengan output energinya yang stabil, energi panas bumi mulai mendukung teknologi-teknologi baru seperti hidrogen hijau.

Meskipun masih dalam tahap pengembangan, panas bumi diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam transisi energi nasional.

Kemitraan dan strategi terarah

Memanfaatkan momentum yang ada, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam sektor panas bumi melalui berbagai pengembangan baru.

Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan, pihaknya berupaya mengatasi polusi dengan mengusulkan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencemaran udara, terutama di wilayah Jabodetabek. Saat memasuki musim kemarau, tingkat polusi cenderung meningkat.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga telah menyurati Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan untuk mendorong konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi Euro 4, yakni standar bahan bakar yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

“Euro 4 ini kandungan sulfurnya hanya diperbolehkan 50 gram per mililiter. Nah, saat ini sulfur kita di angka 5.000, jadi selisihnya jauh,” kata Hanif dalam konferensi pers Hari Keanekaragaman Hayati di Jakarta Timur, Kamis (22/5/2025).

“Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak mengubah, mengonversi BBM ke Euro 4, maka dipastikan bahwa kualitas udara kita akan terus buruk,” imbuhnya.

Hanif mengakui, nilai subsidi untuk konversi BBM memang sangat besar. Namun, dia berpendapat bahwa penyakit akibat polusi udara membutuhkan biaya yang jauh lebih besar.

“Transportasi yang menggunakan BBM, dari beberapa penelitian, berkontribusi 35 persen terhadap polusi udara Jakarta. Pemerintah DKI harus segera merumuskan langkah-langkah elektrifikasi terkait alat transportasi massal,” jelasnya.

Pihaknya pun telah menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan insentif dan disinsentif kendaraan pribadi. Hanif lalu mengusulkan agar jumlah kendaraan pribadi yang mengaspal di jalanan Jakarta dikurangi, apabila pemerintah belum bisa mengonversi BBM.

“Pembatasan-pembatasan pada ruas-ruas tertentu juga sudah kami sampaikan ke Pemerintah DKI Jakarta,” tutur Hanif.

Instansinya kini tengah melakukan pengetatan terhadap penggunaan boiler atau tungku bakar. Setidaknya terdapat 1.000 unit tungku bakar di 57 kawasan industri Jakarta.

Setiap pekan, KLH akan mengecek kawasan tersebut agar menurunkan intensitas pembakaran bahan bakar batu bara yang menjadi penyebab utama pencemaran udara.

“Kami akan melakukan kegiatan represif terkait operasional tungku bakar yang sebagian digunakan melalui open burning dari steel yang ada di Jakarta. Hampir terdata mungkin 60-an unit masih tanpa dokumen dan masih beroperasi. Kami baru menyelesaikan mungkin di angka delapan unit,” ucapnya.

Terakhir, KLH meningkatkan kualitas udara Jakarta melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Namun memang di Jakarta tidak sederhana. Kami turunkan hujan (OMC), akan banjir. Tidak diturunkan hujan, kualitas udara yang terganggu. Jadi ini langkah yang harus kita cermati secara teknikal,” ungkap Hanif.

KOMPAS.com-Krisis iklim telah menaikkan harga komoditas dan memperburuk kelaparan.
Hanya tindakan tegas terhadap emisi gas rumah kaca yang dapat memulihkan stabilitas ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Simon Stiell, sekretaris eksekutif konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim.

“Kekeringan di satu tempat penting seperti di Panama memiliki dampak berantai, memengaruhi komoditas esensial di seluruh dunia, mengurangi panen, mengosongkan rak-rak toko, dan mendorong orang ke dalam kelaparan. Pemanasan global tidak dapat diabaikan,'” papar Stiell, dikutip dari Guardian, Kamis (22/5/2025).

Beberapa tahun terakhir Terusan Panama mengalami kekeringan yang menyebabkan air mencapai titik terendah yang berbahaya dan mengganggu perdagangan internasional.

Menurut Stiell krisis iklim ini bisa diatasi jika pemerintah bisa membuat rencana nasional baru tentang emisi gas rumah kaca.

“Kebijakan iklim dapat membantu kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi serta mencegah dampak iklim yang sangat merusak,” katanya.

Dengan sinyal yang tepat dari pemerintah, Stiell mengatakan investor di seluruh dunia ‘siap menekan tombol mulai untuk investasi besar-besaran’.

“Jika dilakukan dengan benar, rencana ini dapat mendatangkan banyak manfaat: lebih banyak lapangan pekerjaan, lebih banyak pendapatan, dan siklus investasi yang meningkat,” katanya lagi.

Namun ia juga memperingatkan tantangan mencapai energi bersih dan ketahanan iklim, di mana negara-negara kaya maju pesat dengan energi bersih sementara negara-negara miskin tertinggal dan lebih rentan.

Ironisnya, dana iklim yang sangat dibutuhkan negara-negara miskin untuk investasi energi terbarukan dan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim justru semakin terancam, memperburuk ketidakadilan ini.

Penarikan diri Amerika Serikat dari perjanjian Paris dan pembubaran sebagian besar bentuk bantuan luar negeri oleh pemerintahan Trump akan menyebabkan kekurangan puluhan miliar dolar dalam beberapa tahun mendatang.

Dukungan dari negara-negara maju lainnya tampaknya tidak mungkin mengisi kekosongan tersebut.

Inggris juga telah memangkas bantuan luar negeri, dari 0,5 persen menjadi 0,3 persen dari PDB nasional.

“Aksi iklim adalah kepentingan semua orang, untuk stabilitas dan kemakmuran di dalam negeri dan di seluruh dunia. Inggris telah menunjukkan kepemimpinan dengan rencana nasionalnya untuk memangkas emisi gas rumah kaca,” papar Catherine Pettengell, direktur eksekutif Climate Action Network, Inggris.

“Tetapi tindakan domestik saja tidak cukup. Ujian sebenarnya dari kepemimpinan iklim Inggris adalah penyediaan keuangan iklim bagi mereka yang paling tidak bertanggung jawab tetapi menderita dampak paling dahsyat dari perubahan iklim,” tambahnya.

Sebagai penghasil emisi historis terbesar kelima dan ekonomi terbesar keenam, Inggris memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berbuat lebih banyak untuk berinvestasi dalam aksi iklim yang dibutuhkan dan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi domestik dan global.

sumber https://www.theguardian.com/environment/2025/may/20/only-strong-action-on-emissions-can-restore-economic-stability-un-climate-chief-says

Bahlil Lahadalia, meminta kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas (migas) ikut bergabung dalam proyek penyimpanan karbon atau Carbon, Capture, and Storage (CCS).

Dirinya menyatakan, potensi penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 572,77 gigaton untuk saline aquifer (akuifer yang airnya asin) dan 4,85 gigaton di depleted reservoir (akuifer yang airnya habis). Apabila telah terbangun, hal itu menempatkan Indonesia menjadi negara dengan CCS terbesar di Asia Pasifik.

“Saat ini dunia selalu berpikir tentang membangun industrialisasi dengan pendekatan green energy dan green industry. Salah satu di antaranya untuk mewujudkannya adalah bagaimana menangkap carbon capture-nya, CO2-nya,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Jumat (23/5/2025).

Dia menyebut, regulasi terkait CCS tercantum dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM. Bahlil memastikan bahwa pemerintah memberikan kemudahan bagi investor, untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pengembangan industri.

“Aturannya sudah kami buat dan saya tawarkan kepada bapak Ibu semua. Silakan masuk. Lebih cepat, lebih baik. Kami kasih sedikit relaksasi sweetener. Tapi kalau sudah booming baru masuk, sweetener-nya tidak akan sebaik sekarang,” ucap Bahlil.

Pemerintah telah menerbitkan 30 izin pemanfaatan data kepada 12 kontraktor untuk mendukung pelaksanaan studi CCS serta Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) di berbagai wilayah Indonesia periode 2021-2024.

Studi itu mencakup 19 lokasi antara lain Lapangan Arun, Corridor, Sakakemang, Betung, Ramba, Asri Basin, ONWJ, Jatibarang, Gundih, Sukowati, Abadi, CSB, Gemah, South Natuna Sea Block B, East Kalimantan, Refinery Unit V Balikpapan, Blue Ammonia, Donggi Matindok, hingga Lapangan Tangguh di Bintuni, Papua.

Untuk diketahui, CCS adalah teknologi yang digunakan untuk menangkap karbondioksida (CO2) dari sumber-sumber emisi. Kemudian diangkut dan disimpan pada tempat penyimpanan jangka panjang, seperti di bawah tanah.

Sementara CCUS merupakan pengembangan dari CCS, yang tidak hanya menyimpan CO2, tetapi juga memanfaatkannya sebagai sumber baru.

Sejauh ini, dua perusahaan multinasional tengah bersiap membangun fasilitas CCS di Indonesia. Staf Khusus Dewan Energi Nasional bidang Energi dan Ekonomi Keberlanjutan, Jodi Mahardi, mengatakan perusahaan itu antara lain British Petroleum (BP) melalui proyek Tangguh dan ExxonMobil bersama PT Pertamina.

“Harapannya sudah ada dua yang sudah bisa memulai ada implementasi (CCS). Satu di BP Tangguh kemudian Exxon dengan Pertamina di Sunda Asri,” ungkap Jodi, Kamis (6/3/2025).

Jodi menjelaskan, investasi sudah masuk dan proyek CCS memiliki kerangka waktu yang jelas. Menurut dia, BP juga mulai membangun CCUS.

“Di Tangguh sudah mulai aktivitasnya, yang Sunda Asri pun sekarang harapannya bisa ada di tahun ini ada crystal drilling yang bisa dimulai,” tutur Jodi.

Pada tahap awal, ExxonMobil mengucurkan investasi hingga 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp162 triliun untuk mengembangkan proyek CCS dan pabrik petrokimia. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kemenko Perekonomian dan ExxonMobil, Rabu (22/1/2025).

Sementara, BP memutuskan investasi atas proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan Compression (UCC) senilai 7 miliar dolar AS.

Jepang akan segera memulai sebuah penelitian yang berfokus pada konsep “karbon biru“.

Tujuan utama dari penelitian itu adalah mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer.

Studi akan mengeksplorasi penggunaan tumbuhan laut, seperti rumput laut dan bakau, untuk memerangkap CO2 yang telah masuk ke dalam air laut.

Tumbuhan tersebut diketahui menggunakan CO2 untuk fotosintesis dan selanjutnya menyimpan karbon di laut dalam, cara yang alami dan efisien untuk mengurangi emisi karbon.

Melansir Know ESG, Selasa (21/5/2025), pemerintah Jepang, bekerja sama dengan mitra-mitra mereka akan melakukan studi komprehensif untuk memahami efektivitas menenggelamkan rumput laut ke laut sebagai metode penyimpanan karbon.

Namun tidak hanya itu saja, studi juga mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak negatif atau risiko lingkungan yang mungkin timbul dari praktik ini.

Selama bertahun-tahun, emisi karbon Jepang telah berkurang banyak karena meningkatnya penggunaan energi terbarukan dan tenaga nuklir.

Namun, untuk mencapai tujuan negara tersebut, yaitu emisi nol bersih pada 2050, masih banyak yang perlu dilakukan.

Saat ini, Jepang bergantung pada hutan untuk menangkap karbon, tetapi sisi negatifnya adalah pohon-pohon menjadi lebih lemah karena penuaan.

Jadi, pemerintah sedang menjajaki metode baru untuk mengurangi emisi karbon dan melihat karbon biru sebagai salah satu jalur paling efisien untuk mencapai tujuan nol bersih.

Keberhasilan karbon biru sudah terbukti. Pada tahun 2023, pabrik-pabrik pesisir telah berhasil menangkap sekitar 34 ton CO2.

Jepang pun akhirnya menetapkan tujuan untuk menyerap 1 juta ton per tahun pada tahun 2035 dan 2 juta ton pada tahun 2045 melalui karbon biru.

Karbon biru berpotensi menjadi strategi penangkapan karbon yang andal dan terukur untuk masa depan jika berhasil mengaplikasikan metode ini.

Ikan badut alias clownfish punya strategi untuk bertahan hidup dari ancaman gelombang panas di laut yang terjadi akibat perubahan iklim: mengecilkan ukuran tubuhnya.

Hal tersebut terungkap dari sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Newcastle.

Dalam studinya, peneliti mengukur panjang 134 ikan yang terkenal di film animasi Finding Nemo ini selama lima bulan dan memantau suhu air setiap empat hingga enam hari selama gelombang panas laut yang makin umum terjadi akibat perubahan iklim.

Mengutip Phys, Jumat (23/5/2025), studi yang dipublikasikan di Science Advances kemudian mengungkap kemampuan luar biasa ikan badut untuk menyusut.

Ukuran tubuh mereka menjadi lebih pendek sebagai respons terhadap tekanan panas.

Penyusutan tersebut meningkatkan peluang individu untuk bertahan hidup dari peristiwa tekanan panas sebesar 78 persen.

Studi juga menemukan, koordinasi dengan pasangan merupakan hal penting bagi ikan badut karena mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup dari gelombang panas saat menyusut.

Ini adalah pertama kalinya ikan terumbu karang terbukti mengurangi panjang tubuhnya sebagai respons terhadap kondisi lingkungan dan sosial.

“Bukan menjadi lebih kurus dalam kondisi yang penuh tekanan melainkan ikan-ikan menjadi lebih pendek,” kata Melissa Versteeg, mahasiswa doktoral di Sekolah Ilmu Pengetahuan Alam dan Lingkungan Universitas Newcastle, yang memimpin studi.

“Kami sangat terkejut melihat penyusutan pada ikan-ikan ini sehingga, untuk memastikannya, kami mengukur setiap individu ikan berulang kali selama periode lima bulan. Pada akhirnya, kami menemukan bahwa hal itu sangat umum terjadi pada populasi ini,” kata Versteeg lagi.

Selama penelitian, 100 dari 134 ikan yang diteliti mengalami penyusutan.  Akan tetapi peneliti belum tahu persis bagaimana mereka melakukannya.

“Sungguh mengejutkan melihat seberapa cepat ikan badut dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan kami menyaksikan betapa fleksibelnya mereka mengatur ukuran mereka sebagai respons terhadap tekanan panas untuk bertahan hidup,” jelas Versteeg.

Lebih lanjut, temuan ini juga menunjukkan bahwa ikan badut dapat menyusut karena konflik sosial. Penyusutan ukuran tubuh dapat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup.

“Jika penyusutan individu tersebar luas dan terjadi di antara spesies ikan yang berbeda, hal itu dapat memberikan hipotesis alternatif yang masuk akal tentang mengapa ukuran banyak spesies ikan menurun dan penelitian lebih lanjut diperlukan di bidang ini,” tambah Dr. Theresa Rueger, Dosen Senior Ilmu Kelautan Tropis dan penulis senior penelitian.

limbah hewan kurban sembarangan. Pihaknya mengimbau penerapan Eco Qurban, sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, Eco Qurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang berprinsip kepada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di lokasi.

“Prinsip dari Eco Qurban adalah melaksanakan kurban dengan tidak mencemari dan mengotori lingkungan, baik pada saat pelaksanaan maupun setelahnya,” ungkap Asep dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).

“Sehingga jangan sampai ada limbah seperti darah, isi perut, atau bagian hewan kurban lainnya dibuang sembarangan ke selokan, got atau kali,” ucap dia.

Limbah kurban yang tidak ditangani akan menimbulkan bau, mengganggu kenyamanan, bahkan membahayakan kesehatan serta merusak ekosistem badan air.

Analis Lingkungan Hidup DLH DKI Jakarta, Ria Triany, menyampaikan darah hewan kurban harus dikubur di dalam tanah kedap air. Spesifikasi lubang penampungan dapat didesain berdasarkan estimasi volume darah per kilogram bobot hewan, yaitu 60 mililiter per kilogram bobot hewan.

10 ekor sapi, misalnya, yang berbobot 500 kg, diperkirakan membutuhkan lubang dengan ukuran kedalaman 1,2 m, panjang dan lebar 0,5 m.

Setelah diisi, limbah tersebut perlu diberi disinfektan seperti tablet klorin atau kapur tohor. Sementara, air bekas pencucian daging harus ditampung dalam septic tank yang dirancang agar tidak merembes dan memiliki jarak aman dari saluran pembuangan.

“Sisa darah atau cairan dari area pemotongan harus dibersihkan menggunakan bahan penyerap seperti serbuk kayu, sekam padi, arang aktif, atau zeolit. Air yang sudah tidak bercampur darah dapat dimanfaatkan kembali, misalnya untuk menyiram tanaman,” jelas Ria.

Dia menyebut, bagian tubuh hewan yang tidak akan dimasak dapat ditimbun di dalam tanah dengan tambahan disinfektan. Alternatif lainnya diolah menggunakan maggot black soldier fly.

“Jika jumlah hewan kurban banyak dan lokasi tidak memadai, sisa tubuh hewan harus diperlakukan sebagai limbah padat organik khusus karena berpotensi mengandung patogen,” tutur Ria.

Limbah harus dipisahkan dari sampah organik biasa dan sampah non-organik, lalu dimusnahkan melalui proses insinerasi.

Terakhir, konsumsi makanan saat kurban juga perlu dikelola agar tidak menambah timbunan sampah.

“Eco Qurban juga mendorong penggunaan kemasan ramah lingkungan untuk pembagian daging. Gunakan wadah guna ulang seperti besek bambu, daun pisang, atau wadah makanan guna ulang pribadi daripada plastik sekali pakai,” jelas dia.