Penulis: admin

Orangutan Borneo (Yayasan BOS), bersama para mitra kembali melepasliarkan lima individu orang utan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.

“Setiap pelepasliaran orang utan mencerminkan komitmen nyata kami dalam memulihkan kembali keseimbangan alam,” kata Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BSDA) Kalteng Andi Muhammad Kadafi saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Kamis (22/5/2025).

Kelima orang utan tersebut, terdiri atas tiga betina dan dua jantan yang telah menjalani proses rehabilitasi panjang di Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng. Mereka kini dinyatakan siap untuk kembali hidup bebas di alam liar.

Andi menjelaskan, pelepasliaran satwa ini bukan sekadar program konservasi rutin, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral, ekologis, dan konstitusional kita dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pelepasliaran merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, di mana pelestarian satwa liar dan pemulihan habitatnya harus terus diperkuat, sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan fungsi ekosistem.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyatakan, pelepasliaran orang utan ini bukan hanya tentang mengembalikan satwa ke habitat aslinya, tetapi juga mencerminkan komitmen kita dalam menjaga warisan alam Kalimantan Tengah.

Sementara di tengah peringatan Hari Kebangkitan Nasional dan menjelang HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 Mei 2025, katanya, kita diingatkan bahwa kebangkitan sejati bangsa juga mencakup kebangkitan kesadaran untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan alam.

Sejalan dengan tema HUT Kalteng tahun ini, ‘Kalimantan Tengah Masa Depan Indonesia,’ kita ingin menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa liar adalah bagian dari visi besar pembangunan berkelanjutan.

“Kami mendukung penuh upaya konservasi seperti ini dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam kita,” katanya.

Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) Persada Agussetia Sitepu mengatakan, sebagai pengelola kawasan konservasi, pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga keutuhan ekosistem hutan dan memastikan satwa liar seperti orang utan dapat hidup bebas di habitat alaminya.

“Orang utan adalah spesies kunci yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan Kalimantan,” katanya.

Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya merupakan salah satu benteng terakhir yang harus kita jaga secara kolaboratif.

Pelepasliaran ini adalah bagian dari proses panjang pemulihan ekologis, sekaligus pengingat bahwa kawasan konservasi tidak hanya menjadi rumah bagi satwa liar, tetapi juga ruang belajar dan refleksi tentang pentingnya hidup berdampingan dengan alam.

“Ini adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang,” kata Persada.

Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamaratin Sihite juga menyampaikan bahwa konservasi orang utan bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies, tetapi menyangkut pemulihan ekosistem, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penciptaan harmoni antara manusia dan alam.

“Di Yayasan BOS, kami menjalankan mandat ini melalui kerja kolaboratif dengan para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, mitra konservasi, dunia usaha, dan masyarakat global,” katanya.

Dia menambahkan, pelepasliaran orang utan kali ini adalah hasil nyata dari sinergi tersebut, yang tak hanya mengembalikan lima individu orang utan ke habitat alaminya, tetapi juga memperkuat semangat kolektif kita dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan, momen ini menjadi semakin bermakna karena bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan menjelang HUT ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah.

“Ini adalah refleksi bahwa kebangkitan bangsa tidak bisa dilepaskan dari kebangkitan ekologis, dan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada bagaimana kita merawat hutan dan semua kehidupan di dalamnya,” katanya.

Penemuan yang terjadi pada Juli 2024 ini telah dipublikasikan secara ilmiah dalam jurnal internasional pada 9 Mei 2025 dengan nama Bulbophyllum bukitrayaense, sebagai penghormatan terhadap lokasi penemuan.

Penemuan spesies baru ini memperkuat pentingnya eksplorasi dan pelestarian ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya kementrian kehutanan pada Rabu (22/5/2025)

Dalam konteks keberlanjutan, temuan ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi biodiversitas yang belum terungkap, dan konservasi kawasan seperti TNBBBR menjadi kunci dalam menjaga kelestariannya.

Secara morfologis, Bulbophyllum bukitrayaense memiliki kemiripan dengan B. scabrum Vermeulen & Lamb dan B. ovalifolium, tetapi dibedakan oleh karakter khas seperti bentuk labellum roket, permukaan ovarium yang ditutupi papilosa-muriculate, dan tepi bergelombang pada labellum. Ciri-ciri ini menegaskan tentang keunikan spesies ini.

Genus Bulbophyllum merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan sekitar 2.000 spesies, hampir 300 di antaranya ditemukan di Kalimantan.

Sejak diterbitkannya karya monografi Bulbophyllum of Borneo, berbagai ekspedisi botani terus dilakukan untuk menemukan keanekaragaman genus ini, termasuk penemuan terbaru ini.

Penemuan ini menjadi bukti bahwa Kalimantan masih menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa.

Upaya pelestarian kawasan hutan tropis tidak hanya penting untuk perlindungan spesies, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekosistem, mendukung penelitian ilmiah, dan menjaga warisan hayati bagi generasi mendatang.

“Sebenarnya di awal menjabat atau di akhir tahun 2024, kita telah memberikan surat kepada Menteri Perdagangan untuk mempertimbangkan kembali pembatasan impor virgin plastik,” jelas Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq dalam konferensi pers peringatan Hari Keanekaragaman Hayati 2025 di Jakarta Timur, Kamis (22/5/2025).

Langkah tersebut, jelasnya, menjadi bagian dari upaya pembahasan antar kementerian/lembaga untuk menekan timbulan sampah plastik di Tanah Air.

Pihaknya juga terus mendorong penghilangan ketetapan pengurangan pajak terkait dengan industri petrokimia.

“Ini juga kami minta untuk dicermati oleh Kementerian ESDM untuk kemudian dicabut, karena ini juga akan mengerem penggunaan plastik,” katanya.

Jika langkah untuk menghentikan produksi sampah plastik itu digunakan secara bersama-sama dan konsisten maka dia optimistis akan mendorong produsen untuk melakukan inovasi yang lebih ramah terhadap lingkungan.

Sebelumnya, KLH juga menyatakan akan menghentikan impor sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang pada awal Januari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hanif juga menyatakan akan berupaya mewajibkan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas, agar mereka bertanggung jawab secara penuh terhadap sampah plastik produknya.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) sampah plastik berkontribusi sebesar 19,71 persen dari total timbulan sampah nasional yang mencapai 33,98 juta ton pada 2024, hasil laporan 315 kabupaten/kot. Sampah plastik berada di posisi kedua setelah sampah sisa makanan yang menjadi jenis sampah terbesar dengan persentase 39,28 persen.

keberlanjutan ekosistem, sebagai bagian dari upaya mendukung perluasan kawasan konservasi laut Indonesia hingga 30 persen pada 2045.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (DJPRL) bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang ditargetkan rampung pada Juni 2025. Revisi ini menitikberatkan pada integrasi kawasan konservasi laut ke dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional, sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang.

Selain konservasi laut formal, Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menyebutkan bahwa KKP juga mendorong pengakuan ruang laut berbasis kearifan lokal yang dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat. Konsep ini dikenal sebagai Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM).

Namun, pengakuan terhadap OECM masih menghadapi kendala hukum, khususnya di luar wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang memiliki perlindungan legal lebih kuat.

“Karena itu, perlu ditetapkan kriteria khusus untuk wilayah lain agar bisa diakui sebagai OECM atau kawasan konservasi yang punya dampak penting,” ujar Kartika dalam keterangan resminya pada Jumat (23/5/2025).

Saat ini, regulasi penataan ruang laut Indonesia mencakup:

• 1 Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional
• 9 Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah
• 3 Peraturan Presiden tentang Rencana Strategis Nasional
• 22 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi terintegrasi Darat-Laut

Seluruh kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan ekosistem laut secara nyata, bukan hanya dalam dokumen perencanaan.

Kartika juga menegaskan bahwa keberhasilan penataan ruang laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir harus terlibat aktif dalam menciptakan laut Indonesia yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Riau telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan kondisi itu mengancam keanekaragaman hayati.

“Ini yang kemudian mem-fragmented koridor satwa yang kemudian menghancurkan dan menjadi ancaman serius bagi keanekaragam hayati terutama fauna-fauna mega-fauna kita,” ujar Hanif dalam acara peringatan Hari Kenekaragaman Hayati di Jakarta Timur, Kamis (22/5/2025).

Dia turut menyoroti polasi badak pahu di Kalimantan Timur yang saat ini tersisa dua ekor. Hanif menekankan langkah konkret dari berbagai negara untuk menyelamatkan badak pahu dari kepunahan.

“Kita juga melihat pesut mahakam, hanya ada di Sungai Mahakam yang hari ini lalu lalang tongkang-tongkang yang mengangkut berbagai macam keperluan kita. Berbagai macam ekstraksi dari bumi Kalimantan Timur,” jelas Hanif.

“Ini juga harus segera kita rumuskan langkah-langkah untuk menyelamatkan pesut mahakam,” imbuh dia.

Lainnya, mengendalikan spesies ikan invansif yang menjadi predator utama di danau hingga menyebabkan berkurangnya spesies lain.

Dirinya pun mengakui bahwa instrumen perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, pihaknya tengah menyusun Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP), rangkaian penanganan biodiversitas tahun 2025.

Kata Hanif, IBSAP dapat menjadi regulasi yang kuat untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.

“Ada 22 tipe ekosistem yang ada di Indonesia yang memerlukan perhatian dan keseriusan kita semua bahwa. Untuk mewujudkan langkah konkret, saya mohon kerja sama lembaga terkait untuk segera membangun instrumen yang diperlukan,” ucap dia.

Suhu ekstrem akibat perubahan iklim telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk heatstroke, dehidrasi, dan masalah pernapasan.

Namun ada kelompok orang yang memiliki risiko lebih besar terkena dampak dampak dari suhu ekstrem tersebut, yakni ibu hamil.

Analisis dari Climate Central yang dipublikasikan pada tanggal 14 Mei menemukan bahwa panas ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim menimbulkan risiko berbahaya bagi kesehatan ibu hamil dan bayi yang dilahirkan.

Antara tahun 2020 hingga 2024, rata-rata jumlah hari lebih panas yang berisiko bagi kehamilan meningkat dua kali lipat di 222 negara.

Hari lebih panas yang berisiko bagi kehamilan ini mengacu pada hari-hari dengan suhu maksimum yang lebih tinggi dari 95 persen suhu yang pernah tercatat di lokasi tertentu dan suhu ekstrem ini dianggap meningkatkan risiko komplikasi kehamilan.

Peningkatan terbesar itu terjadi terutama di daerah berkembang dengan akses terbatas ke perawatan kesehatan, termasuk Karibia, sebagian Amerika Tengah dan Selatan, dan Afrika sub-Sahara.

“Ibu hamil dan janinnya lebih rentan terhadap perubahan terkait iklim, terutama karena panas dan suhu ekstrem,” kata Shruthi Mahalingaiah, profesor madya bidang lingkungan, reproduksi, dan kesehatan perempuan di Harvard T.H. Chan School of Public Health, dikutip dari Time, Selasa (20/5/2025).

Dalam hal suhu ekstrem, seseorang yang sedang hamil mungkin tidak dapat mengatur suhu dengan cara yang sama seperti seseorang yang tidak hamil.

“Ini karena tubuh ibu hamil sudah mengalami perubahan besar untuk mengakomodasi janin, dan lebih sulit untuk mengatur dan terutama mendinginkan lingkungan janin ke kisaran yang sehat,” katanya.

Suhu ekstrem ini membuat ibu hamil berisiko lebih besar mengalami kondisi berisiko tinggi seperti preeklamsia dan diabetes gestasional.

Ini juga menurut Anna Bonell, asisten profesor di London School of Hygiene & Tropical Medicine dapat memengaruhi perkembangan janin.

Janin tidak memiliki kapasitasnya sendiri untuk mengatur suhunya, dan kita tahu bahwa sebagian besar perkembangan organ janin sensitif terhadap suhu.

Beberapa penelitian telah mengaitkan paparan suhu panas ekstrem dengan peningkatan risiko cacat lahir termasuk cacat tabung saraf seperti spinal bifida.

“Janin juga bisa memiliki risiko kelahiran prematur, ukuran badan lebih kecil serta kelainan bawaan ketika terpapar suhu panas ekstrem,” ungkap Bonell.

Penelitian tahun 2024 yang diterbitkan oleh jurnal JAMA Network Open menemukan bahwa tingkat kelahiran prematur dan kelahiran dini meningkat ketika suhu lokal sangat panas selama lebih dari empat hari berturut-turut.

Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan ekosistem mangrove dan gambut di Kalimantan Barat menjadi salah satu kunci untuk memangkas emisi karbon.

Langkah ini sejalan dengan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi tantangan di daerah tersebut. Hanif turut mencatat, pengelolaan kawasan gambut di 800 desa se-Indonesia masih membutuhkan perhatian khusus.

“Kawasan gambut di Kalimantan Barat mencakup sekitar 2,4 juta hektar, memegang peranan besar dalam menyerap karbon dioksida,” ujar Hanif dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025).

“Oleh karena itu, pengelolaan gambut dan mangrove yang berkelanjutan sangat vital untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon Indonesia,” imbuh dia.

Menurut Hanif, desa juga harus didorong untuk segera mendapatkan sertifikat penyerapan emisi karbon guna meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dia lantas menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta, serta akademisi untuk menjaga kelestarian mangrove dan gambut.

“Sektor swasta, terutama sektor perkebunan kelapa sawit khususnya yang beroperasi di daerah gambut diharapkan turut serta dalam mendukung program ini. Salah satunya melalui sertifikasi penyerapan karbon yang bernilai ekonomi,” tutur Hanif.

Dia lantas meminta masyarakat berperan aktif dalam pemulihan maupun perawatan ekosistem gambut dan mangrove, melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam, sekaligus mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan,” jelas dia.

Rehabilitasi Mangrove

Diberitakan sebelumnya, Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyebutkan bahwa 84.000 hektare mangrove telah direhabilitasi selama lima tahun terakhir.

Sementara, pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove mencapai 600.000 hektare hingga 2024. Ristianto mengakui, sektor kehutanan belum menjadi program prioritas pemerintah.

“Bahkan tahun ini kami dapat APBN-nya karena penghematan segala macam tinggal 100 hektare (yang direhabilitasi),” kata Ristianto dalam acara Mobilizing the Mangrove Breaktrough in Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Dia berpandangan, pendanaan dari pihak lain termasuk melalui corporate social responsibility (CSR) dibutuhkan untuk menghidupkan kembali ekosistem mangrove. Kerja sama itu pun harus terlembaga dan teroganisir dengan baik.

“Skema investment saya, daripada punya duit Rp 6 miliar untuk nanem 300 hektare, pendekatannya adalah bagaimana Rp 6 miliar ini untuk sustainable mangrove management,” papar Ristianto.

Sejauh ini Kemenhut menargetkan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan skema 3 M yakni mempertahankan 2,6 juta hektare lahan di dalam kawasan hutan.

Kemudian, meningkatkan 120.000 hektare mangrove sedang maupun mangrove jarang, serta memulihkan lebih dari 300.000 mangrove yang hilang.

perubahan iklim memicu peningkatan berbagai penyakit menular.

Kenaikan suhu udara, melonjaknya intensitas cuaca ekstrem, hingga penurunan kualitas air menjadi faktor meningkatnya kasus tuberkulosis (TB).

Peneliti Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) BRIN, Dianadewi Riswantini, menjelaskan perubahan iklim berkontribusi terhadap penyebaran TB di Jawa Barat.

“Studi Climate Epidemiology yang kami lakukan bertujuan untuk memahami, merencanakan, dan mencegah berbagai dampak perubahan iklim,” ujar Dianadewi dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

“Selain itu, hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengantisipasi risiko kesehatan dan menyusun strategi adaptasi untuk melindungi kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.

Menurut Diana, berubahnya ekologi vektor akibat krisis iklim dapat menyebabkan peningkatan penyakit dari nyamuk antara lain malaria, demam berdarah dengue, dan chikungunya. Selain itu, perubahan cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan seperti asma ataupun alergi.

“Dampak lain dari perubahan iklim juga menyebabkan penyakit, seperti tifus, kolera, diare, serta gangguan gizi,” tutur Diana.

Paparan panas ekstrem juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan stroke yang berpotensi mengakibatkan kematian. Di samping itu, kondisi lingkungan yang tidak stabil turut memengaruhi kesehatan mental masyarakat.

Dalam riset Potential Risk of New Tuberculosis Cases in West Java, tim peneliti melakukan analisis risiko spasial dan temporal terhadap sebaran kasus TB baru di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan data dari 2019-2022 milik BPJS, BPS Jawa Barat, Open Data, serta data iklim dari Copernicus Climate.

Hasilnya menunjukkan, Kabupaten Karawang, Majalengka, serta Kuningan memiliki interaksi spasio-temporal yang kuat terhadap penyebaran TB. Artinya, kasus baru meningkat secara signifikan dalam dimensi ruang dan waktu.

Sementara, wilayah Bogor, Sukabumi, Karawang, dan Bandung secara konsisten menunjukkan tingkat risiko relatif tinggi, dengan nilai risiko berkisar antara 1-15.

Diana menyebut, tim melanjutkan penelitian dengan memetakan faktor yang berpengaruh terhadap kasus TB.

Melalui metode analisis statistik peneliti mengidentifikasi variabel signifikan berupa curah hujan harian, kelembapan udara, kepadatan penduduk, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, tingkat kemiskinan, serta partisipasi masyarakat dalam angkatan kerja.

“Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan masukan berbasis data kepada pemerintah daerah, khususnya dalam menetapkan prioritas wilayah intervensi kesehatan dan strategi adaptasi terhadap dampak perubahan iklim,” tambah Diana.

Dia menuturkan, selain tuberkulosis pendekatan serupa relevan untuk mengkaji penyebaran penyakit yang dipengaruhi oleh perubahan iklim seperti demam berdarah, malaria, hingga gangguan pernapasan.

BKKBN, Wihaji, menyatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perilaku menyimpang. Edukasi juga nantinya disebarkan ke sekolah-sekolah.

Hal ini disampaikan Wihaji, merespons adanya grup Facebook bernama “Fantasi Sedarah” yang mengandung unsur eksploitasi seksual serta menormalisasi tindakan hubungan sedarah atau inses.

“Saya minta kepada kedeputian yang terkait untuk turun dalam konteks pencegahan. Tugasnya kementerian mencegah sehingga ini tidak terjadi,” ungkap Wihaji dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Timur, Senin (19/5/2025).

“Dan menurut saya, ini bagian yang mesti kami kerjakan, bagian dari tugas kami,” imbuh dia.

Wihaji berpandangan, ponsel saat ini mengambil sebagian besar waktu keluarga Indonesia. Dia lantas meminta jajarannya untuk mengedukasi setiap keluarga mencegah perliaku seks yang menyimpang, teruma yang dipicu konten media sosial. 

“Handphone itu bagian dari keluarga kita hari ini mesti diperhatikan bagaimana sebagai keluarga baru mempengaruhi banyak hal. Dan itu menjadi sesuatu yang mesti kami edukasi terus secara terus-menerus kepada masyarakat Indonesia,” tutur Wihaji.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan, telah melaporkan dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti grup tersebut.

Sekretaris Kemen PPPA, Titi Eko Rahayu, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri.

“Kami sangat berharap laporan kami dapat ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber agar dapat segera diselidiki pembuat, pengelola, dan anggota aktif grup tersebut,” jelas Titi.

Keberadaan dan diskusi antar anggota grup Facebook itu dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, terutama yang melibatkan incest atau dugaan eksploitasi seksual.

Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemen PPPA juga mendesak pihak Facebook sebagai penyedia platform untuk segera menutup grup tersebut dan melakukan upaya pencegahan terhadap konten serupa di masa depan

emisi karbon di Tiongkok mengalami penurunan meskipun permintaan listrik terus meningkat.

Fenomena itu dipicu oleh lonjakan produksi energi terbarukan, menandai tonggak penting dalam transisi energi negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia tersebut

Analis utama sekaligus salah satu pendiri Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) di Finlandia, Lauri Myllivirta, menyebut pencapaian ini sebagai titik balik penting.

Menurut data dari Carbon Brief, pertumbuhan pembangkit listrik bersih di Tiongkok kini melampaui rata-rata pertumbuhan permintaan listrik, memungkinkan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.

“Penurunan ini adalah yang pertama kalinya terjadi, dan didorong utama oleh pertumbuhan pembangkit listrik bersih,” ujar Lauri, dikutip dari EcoWatch pada Senin (19/5/2025).

Pada kuartal pertama 2025, permintaan listrik di Tiongkok naik 2,5 persen. Namun, pembangkitan dari sumber termal—mayoritas batu bara dan gas—turun 4,7 persen. Sementara itu, kapasitas baru dari tenaga surya, angin, dan nuklir berhasil menurunkan emisi karbon hingga 1,6 persen.

“Pasokan listrik dari tenaga angin, surya, dan nuklir yang baru cukup untuk mengurangi produksi listrik dari batu bara, bahkan ketika permintaan meningkat. Ini berbeda dengan penurunan sebelumnya yang disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan,” jelas Lauri.

Tiongkok telah membangun kapasitas tenaga surya dan angin hampir dua kali lipat dari total gabungan negara-negara lain. Emisi sektor kelistrikan turun sebesar 5,8 persen, menyeimbangkan lonjakan emisi dari sektor kimia dan logam berbasis batu bara.

Namun, Lauri mengingatkan bahwa penurunan emisi tersebut hanya satu persen di bawah puncak terakhir, sehingga lonjakan permintaan jangka pendek bisa mendorong emisi kembali naik. Negara ini juga masih tertinggal dari target pengurangan intensitas karbon sebesar 65 persen pada akhir dekade ini, dibanding tingkat tahun 2005.

“Perjalanan emisi CO? Tiongkok ke depan masih belum pasti. Ini sangat bergantung pada tren di masing-masing sektor ekonomi serta respons negara terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” tambah Lauri.

Meski begitu, Tiongkok tetap memimpin dunia dalam pengembangan energi terbarukan. Di sisi lain, Trump justru mendorong peningkatan ekstraksi bahan bakar fosil.

Batu bara tetap dominan dalam bauran energi Tiongkok. Menurut laporan Global Energy Monitor dan CREA, pada 2024 saja, negara ini memulai proyek pembangkit listrik batu bara dengan kapasitas 94,5 gigawatt, atau 93 persen dari proyek global. Sebagian besar diperkirakan hanya akan digunakan sebagai cadangan.

Pada April 2025, kapasitas tenaga surya dan angin Tiongkok untuk pertama kalinya melampaui kapasitas termal.

Lauri menyebutkan bahwa puncak emisi kemungkinan juga terjadi di sektor konsumsi minyak, baja, dan bahan bangunan—yang bersama-sama menyumbang lebih dari 80 persen emisi CO2 dari bahan bakar fosil.

“Semua ini menunjukkan adanya potensi bagi emisi Tiongkok untuk terus menurun dan mencapai pengurangan emisi absolut yang signifikan dalam lima tahun ke depan. Namun, kebijakan yang bergerak ke arah sebaliknya juga bisa dengan mudah mendorong emisi meningkat lagi menjelang tahun 2030,” simpul Lauri.