perempuan dan hak-hak perempuan di daerah-daerah yang dilanda krisis kemanusiaan berada di ambang kehancuran dan bisa tutup dalam waktu enam bulan ke depan.
Semua ini karena mereka tidak lagi menerima cukup dana.
Jika organisasi-organisasi yang melayani perempuan di zona krisis ini terpaksa tutup, jutaan perempuan dan keluarga yang membutuhkan bantuan kritis akan kehilangan akses terhadap dukungan vital tersebut, menyebabkan penderitaan dan masalah yang jauh lebih besar.
Melansir Eco Business, Minggu (25/5/2025), dalam survei global yang dilakukan oleh UN Women, 90 persen dari 411 organisasi perempuan di 44 negara yang terkena dampak krisis melaporkan terdampak oleh pengurangan bantuan asing.
Lebih dari 60 persen organisasi terpaksa mengurangi bantuan esensial, mulai dari kesehatan hingga keamanan dan ekonomi, sehingga membahayakan jutaan nyawa.
Dunia sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang parah dengan kebutuhan dana yang sangat besar untuk menanggapi konflik dan bencana.
Pada tahun 2024, dibutuhkan 44,79 miliar dollar AS untuk menanggapi konflik dan bencana yang meningkat, namun hanya 7 persen dari target ini yang terpenuhi.
Akan tetapi pada saat yang sama, pemerintah negara-negara donor utama telah mengumumkan pemotongan besar-besaran terhadap bantuan luar negeri.
Meskipun sistem kemanusiaan secara keseluruhan terpaksa mengurangi operasinya, organisasi lokal dan nasional yang dipimpin perempuan adalah salah satu yang paling terpukul, meskipun mereka memainkan peran garis depan dalam menyalurkan bantuan dan menjangkau komunitas yang terpinggirkan.
Ketika organisasi-organisasi yang dipimpin perempuan dan organisasi hak-hak perempuan dipaksa untuk mengurangi atau tutup, perempuan dan anak perempuan yang berada dalam krisis, kehilangan akses ke dukungan penting yang menyelamatkan nyawa.
Mengapa begitu?
Lebih dari 500 perempuan dan anak perempuan meninggal setiap hari dalam situasi krisis akibat komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat dicegah.
Mayoritas pemotongan layanan telah memengaruhi layanan untuk mengatasi dan menghentikan kekerasan berbasis gender (67 persen), diikuti oleh layanan kesehatan dan mata pencaharian.
Tanpa organisasi hak-hak perempuan, para penyintas kekerasan berbasis gender memiliki lebih sedikit tempat yang aman untuk dituju, dan kesehatan serta keamanan ekonomi perempuan semakin terancam.
Data terkini menunjukkan betapa berpengaruhnya gangguan pendanaan ini.