KUBET – Berita dan video terkini dari Indonesia dengan sudut pandang lokal

AI) penting untuk mempercepat dan memperluas jangkauan prediksi iklim di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu mengatasi keterbatasan sistem prediksi iklim konvensional yang selama ini digunakan BMKG. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum Inovasi ClimateSmart Indonesia, Senin (5/5/2025), yang juga menjadi ajang peluncuran platform prediksi penyakit akibat dampak iklim berbasis AI.

Dwikorita menjelaskan bahwa selama ini BMKG membutuhkan waktu sedikitnya enam bulan untuk memprediksi cuaca atau musim, termasuk peluang hujan. Prediksi itu pun harus diperbarui secara berkala setiap 10 hari. Selain itu, prakiraan juga dibuat dalam skala waktu lebih pendek—bulanan, mingguan, harian, hingga tiap jam—demi meningkatkan akurasi.

“Dengan teknologi numerik saat ini, kami memang bisa memberi prakiraan hingga tingkat desa. Namun, hanya satu desa dengan satu prediksi musim dan cuaca yang akan terjadi enam bulan mendatang. Jadi, untuk seluruh Indonesia, dibutuhkan waktu lebih lama,” ujar Dwikorita.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pendekatan konvensional ini memiliki keterbatasan akurasi, terutama untuk prediksi jangka panjang. Akurasi prakiraan enam bulan ke depan, misalnya, masih berada di bawah 90 persen. Sebaliknya, jika prediksi dibuat untuk jangka yang lebih pendek seperti tiga minggu atau enam jam ke depan, tingkat akurasinya bisa mencapai 92 persen.

“Di sinilah kecerdasan buatan memiliki peran. Dengan AI, kita dapat memproyeksikan kondisi iklim bahkan satu tahun lebih awal. Ini melampaui kemampuan sistem prediksi yang selama ini kami gunakan,” kata Dwikorita.

Menurutnya, penggunaan AI juga memungkinkan adanya ribuan variasi prakiraan cuaca yang dapat dibuat secara simultan di seluruh Indonesia. Pendekatan ini akan melampaui sistem satu wilayah satu prediksi, karena AI memungkinkan prediksi hingga ke skala mikro, seperti kondisi cuaca di satu hotel atau satu gedung pada waktu tertentu.

Kemampuan prediksi yang lebih luas dan lebih detail ini, lanjut Dwikorita, bukan hanya penting untuk penguatan sistem mitigasi bencana, tetapi juga mendukung berbagai sektor lain dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk potensi munculnya wabah penyakit.

“Jika kita tahu kemarau akan datang dalam bulan tertentu satu tahun sebelumnya, kita bisa siapkan peringatan dini, termasuk mengantisipasi penyakit yang mungkin berkembang di musim tersebut,” ujarnya.

Meski begitu, Dwikorita mengakui bahwa untuk menghasilkan prediksi iklim berbasis AI yang akurat, data dari BMKG saja tidak mencukupi. Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi dari berbagai pihak dalam pengembangan sistem AI iklim nasional.

“Dibutuhkan sinergi data dari banyak instansi agar AI benar-benar bisa menguatkan sistem prediksi iklim yang bermanfaat luas bagi masyarakat Indonesia,” tutup Dwikorita.

KKP) memperkuat langkah menuju swasembada garam nasional 2027 dengan mengembangkan sentra garam baru di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wilayah itu dinilai potensial berkat luasnya lahan, kualitas garam yang baik, serta dukungan kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menyebut bahwa lokasi yang telah ditinjau antara lain Desa Labuhan Bontong, Sepayung, dan Plampang di Kabupaten Sumbawa, serta Desa Donggobolo di Kabupaten Bima.

“Pemerintah tengah menyiapkan dua langkah strategi, yaitu intensifikasi produksi garam rakyat agar sesuai standar industri, dan pembangunan sentra industri garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Koswara, Selasa (6/5/2025).

Langkah ini juga sebagai bentuk adaptasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, yang melarang impor garam untuk sektor pangan mulai tahun ini, dan untuk industri kimia pada 2027.

Indonesia saat ini masih mengalami defisit garam sebesar 2,9 juta ton per tahun untuk industri kimia, dan 600 ribu ton untuk pangan. Untuk itu, KKP menargetkan pembangunan minimal 1.000 hektar sentra garam nasional, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam konsolidasi lahan.

Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyatakan kesiapan daerahnya menjadi model swasembada garam nasional. “Kami siap secara lahan dan kelembagaan, demi kesejahteraan petani garam,” ujarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini, dengan menekankan pentingnya modernisasi sistem pergaraman dan pemberdayaan petambak garam sebagai bagian dari pembangunan kelautan yang berkelanjutan.

Tanoto Foundation dan Gates Foundation menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), Selasa (6/5/2025).

Anggota Dewan Wali Amanat Tanoto Foundation, Belinda Tanoto, menjelaskan kerja sama itu bertujuan menyatukan komitmen maupun pengalaman kedua organisasi dalam meningkatkan bidang kesehatan, gizi, pendidikan, serta memperkuat ekosistem filantropi di kawasan Asia.

“Kemitraan ini merupakan langkah signifikan untuk membuka kesempatan-kesempatan baru peningkatan sistem di Asia dan pengembangan program-program berdampak yang telah kami jalankan,” ungkap Belinda dalam keterangannya.

Menurut dia, Tanoto Foundation dan Gates Foundation memperkuat hubungan yang sebekumnya terjalin. Selain itu bekerja sama untuk mengidentifikasi, merancang, maupun melaksanakan inisiatif di berbagai bidang melalui kemitraan tersebut.

Ini termasuk bidang kesehatan masyarakat dan penyediaan layanan kesehatan, gizi ibu dan anak, serta akses pendidikan berkualitas.

“Di dunia yang berkembang pesat ini, tantangan yang kita hadapi sangat kompleks dan saling terkait, mulai dari kesenjangan pendanaan yang semakin lebar hingga kesenjangan yang meningkat antara kaya dan miskin,” jelas Belinda.

Belinda menyatakan, melalui kemitraan bersama organisasi dengan visi yang sama seperti Gates Foundation, pihaknya dapat memanfaatkan kekuatan kolektif untuk mendorong perubahan dalam jangka panjang.

“Melalui kolaborasi, kami bisa bekerja bersama untuk menciptakan solusi yang lebih berdampak dan berkelanjutan, yang menjangkau komunitas yang paling membutuhkannya,” ucap Belinda.

Dia menyampaikan bahwa setiap program di bawah kemitraan ini akan diatur oleh perjanjian khusus yang mencakup tujuan, ruang lingkup, anggaran, peran, dan tanggung jawab kedua pihak.

Perjanjian spesifik program mencerminkan komitmen bersama guna memastikan bahwa inovasi, pengetahuan, solusi yang dikembangkan dapat terjangkau, dan dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Direktur Asia Selatan dan Tenggara Gates Foundation, Hari Menon, menuturkan Gates Foundation menekankan pentingnya kemitraan jangka panjang dalam mendorong perubahan.

Ia mengatakan, kerja sama dengan mitra lokal maupun regional merupakan kunci guna mencapai dampak yang berkelanjutan.

“Kami sangat senang dapat memperdalam kemitraan dengan Tanoto Foundation, membangun dari kerja penting yang telah kami lakukan bersama, mulai dari kemitraan meningkatkan gizi di Indonesia,” ucap Hari.

“Dengan menggabungkan kekuatan, jaringan, dan kapasitas regional yang saling melengkapi, kami dapat mempercepat kemajuan dan membantu meningkatkan kehidupan jutaan orang di seluruh Asia,” papar dia.

Adapun Tanoto Foundation dan Gates Foundation berkomitmen mengatasi masalah sosial yang bersifat sistemik.

Tanoto Foundation memiliki lebih dari 40 tahun pengalaman bekerja di seluruh Asia untuk mendukung sistem pendidikan, inovasi di bidang kesehatan, dan pengembangan kepemimpinan.

Sementara Gates Foundation memainkan peran penting dalam upaya global untuk memberantas penyakit, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menyebutkan bahwa pengembangan proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 dan unit 3 yang berkapasitas 60 MW di Sumatera Barat telah mencapai financial close atau penyelesaian pendanaan. Hal ini ditandai dengan penandatanhanan kerja sama Indonesia dan Jepang. 

“Salah satu agenda pertemuan bilateral pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang yaitu bidang energi, dengan tercapainya tercapainya financial close PLTP Muara Laboh Unit 2 yang ditargetkan selesai pada tahun 2027,” ungkap Yuliot dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Kerja sama proyek PLTP Muara Laboh merupakan kelanjutan dari penandatanganan perjanjian jual beli listrik antara PT PLN (Persero) dengan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) pada 16 Desember 2024. 

Adapun nilai pendanaannya hampir mencapai 500 juta dollar AS, yang menandai langkah besar untuk mendorong investasi energi terbarukan di Indonesia.

Yuliot mengatakan, pertemuan bilateral tersebut membahas berbagai isu global dan kerja sama di masa depan yang berkelanjutan, rendah karbon, serta terkait energi bersih melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC).

Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian serta Wakil Menteri ESDM. Sementara Jepang diwakili pimpinan delegasi Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang.

“Pertemuan dengan Jepang menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar negara dalam mengakselerasi transisi energi, dan bukti nyata kemajuan kerjasama ini,” ucap Yuliot.

Menurut dia, pendanaan proyek PLTP Muara Laboh diperoleh PT SEML dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB), serta lembaga keuangan swasta seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, hingga The Hyakugo Bank.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa tarif PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3 berbeda dengan unit 1.

“Ini negosiasi unit pertama dulu, itu kan harga masih dengan harga yang lama. Nah unit kedua dan ketiga sudah dengan sesuai Perpres 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, itu yang menjadi keputusan di sini,” papar Eniya.

Secara keseluruhan, pengembangan PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3 akan mendorong investasi baru senilai total 992 juta dollar AS.

Selain proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3, beberapa proyek energi lain yang sudah masuk dalam kerangka AZEC yaitu PLTSa Legok Nangka, Sustainable Aviation Fuel, dan PLTP Sarulla, serta jaringan transmisi dari Jawa sampai Sumatera

karbon, kita harus serius memangkas emisi karbon.

Salah satu caranya? Transformasi dalam transportasi, dari yang semula didayai bensin atau solar menjadi listrik.

Tapi tunggu dulu, ada satu bahan penting yang jadi penopang transisi ini: nikel. Logam ini dibutuhkan untuk membuat baterai kendaraan listrik dan baja tahan karat.

Menurut proyeksi, permintaan global akan nikel bisa naik dua kali lipat pada 2040 karena tren elektrifikasi makin kencang.

Tapi di balik pentingnya nikel, proses produksinya justru bisa jadi bumerang. Polusi dan emisi tinggi soalnya. 

Kabar baik datang dari para ilmuwan di Max Planck Institute for Sustainable Materials (MPI-SusMat).

Mereka berhasil menemukan cara baru dan jauh lebih ramah lingkungan untuk mengekstraksi nikel—pakai hidrogen. Mereka memublikasikannya di jurnal Nature. 

“Jika terus memproduksi nikel dengan cara konvensional untuk elektrifikasi, kita hanya bikin masalah baru daripada menyelesaikannya,” jelas Ubaid Manzoor, Ph.D., peneliti MPI-SusMat.

Biasanya, produksi nikel menghasilkan sekitar 20 ton karbon dioksida per ton nikel karena menggunakan bahan kimia dan bahan bakar berbasis karbon.

Nah, metode baru ini memadukan seluruh proses—dari pemanasan, peleburan, hingga pemurnian—dalam satu tungku saja.

Hasilnya? Paduan feronikel berkualitas tinggi dengan kadar kotoran super minim, jadi nggak perlu dimurnikan lagi.

Lebih bagus lagi, cara ini bisa hemat energi sampai 18 persen, kurangi emisi karbon sampai 84 persen.

Metode ini tidak cuma ramah lingkungan, tapi juga bisa pakai lebih banyak jenis bijih nikel, termasuk yang selama ini dianggap kurang berkualitas.

salju global yang mengkhawatirkan di bawah berbagai skenario iklim.

Temuan itu diterbitkan dalam jurnal Geophysical Research Letters.

Kekeringan salju terjadi ketika jumlah salju yang terkumpul di suatu wilayah selama musim dingin jauh lebih sedikit dari biasanya.

Kekeringan salju diklasifikasikan menjadi dua kategori.

Pertama, “kering” yang disebabkan oleh presipitasi di musim dingin yang lebih sedikit dari biasanya. Jadi, tidak cukup salju turun sejak awal.

Presipitasi, dalam konteks meteorologi, adalah segala bentuk air yang jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi, termasuk hujan, salju, hujan es, dan hujan beku.

Kedua, kategori “hangat” yang disebabkan oleh suhu yang lebih hangat yang mengakibatkan hujan alih-alih salju. Kategori hangat juga bisa terjadi saat salju mencair lebih awal meskipun jumlah curah hujannya normal.

Melansir Phys, Rabu (30/4/2025), dalam studinya peneliti menggunakan data ERA5-Land dan proyeksi iklim multi-model CMIP6 untuk menganalisis tren jangka panjang dalam frekuensi kekeringan salju di bawah berbagai skenario emisi.

Hasil penelitian menunjukkan bakal adanya peningkatan signifikan dalam kejadian kekeringan salju hingga akhir abad ini.

Pada tahun 2100, frekuensi kekeringan salju dapat meningkat tiga kali lipat di bawah skenario SSP2-4.5 (skenario emisi menengah) dan empat kali lipat di bawah skenario SSP5-8.5 (skenario emisi tinggi), dibandingkan dengan garis dasar tahun 1981, yang dijadikan sebagai titik awal perbandingan.

Penelitian ini pun memprediksi bahwa di masa depan, kekeringan salju yang disebabkan oleh suhu hangat akan menjadi jauh lebih umum daripada kekeringan salju yang disebabkan oleh kurangnya salju.

Pada tahun 2050, jenis kekeringan ini diperkirakan dapat mencapai sekitar 65 persen dari seluruh kejadian kekeringan salju.

Di bawah skenario SSP5-8.5 (emisi tinggi), frekuensi kekeringan salju tipe hangat dapat meningkat 6,6 kali lipat.

Sementara kejadian kekeringan salju gabungan tipe kering dan hangat yang menimbulkan risiko terbesar bagi ekosistem dan infrastruktur air, mungkin menjadi 3,7 kali lebih umum.

Penelitian ini pun menunjukkan bahwa tidak hanya kekeringan salju akan menjadi lebih sering dan parah, tetapi penyebabnya juga bergeser ke arah suhu yang lebih hangat atau kombinasi dengan kurangnya salju, terutama di wilayah lintang tengah dan tinggi.

Informasi ini sangat penting bagi upaya global dalam mengelola sumber daya air dan menghadapi dampak perubahan iklim.

Kemenkeu) menggelontorkan dana Rp 76,3 triliun per tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mitigasi perubahan iklim. 

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Kementerian Keuangan, Boby Wahyu Hernawan, menuturkan total realisasi belanja aksi perubahan iklim pemerintah mencapai Rp 610 triliun periode 2016-2023.

Pendanaan itu diberikan dalam skema yang disebut Climate Budget Tagging.

“Belanja adaptasi itu sektor yang paling banyak, 47,1 persen adalah ketahanan air, pembangunan waduk, embung dan sebagainya, irigasi untuk mendukung pertanian kita,” ujar Boby dalam acara Penyusunan National Adaptation Plan, Jumat (2/5/2025).

Kini, pihaknya mengembangkan sistem auto tagging di tingkat provinsi yakni Regional Climate Budget Tagging (RCBT). Boby menjelaskan, sistem tersebut menggunakan kata kunci yang otomatis mengidentifikasi alokasi anggaran terkait mitigasi dan adaptasi.

“Dengan auto tagging kami dapat melihat aksi adaptasi yang sudah dilakukan di sektor pertanian, kehutanan, kesehatan dan lain-lain di tingkat daerah,” tutur dia.

Jambi, misalnya, yang mendapatkan pembiayaan berbasis hasil atau RBP dari Bank Dunia melalui mekanisme hibah yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Pemerintah Provinsi menggunakan dananya sendiri, lalu dibantu pendaan dari pihak ketiga.

“Provinsi Jambi sudah berhasil dan kami tentunya siap memfasilitasi bagi pemda atau pemprov lain untuk melihat ini ternyata kita punya modalitas-modalitas seperti ini,” ucap dia.

Beberapa upaya pendanaan adaptasi perubahan iklim dari Kemenkeu mencakup Transfer Anggaran Provinsi/Kabupaten Berbasis Ekologi (TAPE/TIP) yang diinisiasi beberapa daerah, hibah daerah untuk konservasi taman nasional dan program lingkungan lainnya, hingga obligasi daerah sebagai instrumen pinjaman yang diatur regulasi khusus.

Boby menyebut, sejauh ini pemerintah juga telah berupaya mengelola sumber daya air sebagai adaptasi perubahan iklim.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon KLH, Ary Sudijanto, menyatakan bahwa pihaknya dan sejumlah mitra sedang menyusun Rencana Adaptasi Nasional atau NAP untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Pasalnya, penyusunan NAP di Indonesia maupun internasional masih terbilang lambat lantaran baru 51 negara yang menyerahkannya ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

“Oleh karena itu dalam COP 28 di Dubai tahun 2023, didorong bahwa negara-negara yang belum menyelesaikan NAP dapat segera melakukan penyusunan dan dapat men-submitnya di tahun 2025,” kata Ary.

Dia berpandangan, perubahan iklim menunjukkan dampak yang makin nyata. Ary mencatat, suhu rata-rata global mencapai 1,59 derajat celsius pada 2024. Angka ini di atas tingkat pra-industri dan melampaui batas aman 1,5 derajat celcius yang disepakati dalam Perjanjian Paris.

Karenanya, diperlukan tindakan adaptasi dan mitigasi nasional maupun global untuk mengatasi krisis iklim tersebut.

“Mulai hari ini kami akan menyusun dokumen NAP Indonesia yang rencananya bisa segera diselesaikan, dan harapannya bisa kami submisi ke UNFCCC sebelum COP ke-30 di Brasil November nanti,” jelas Ary.

Ary menyebut, Indonesia sudah memiliki modal penyusunan NAP, termasuk dokumen Pembangunan Berketahanan Iklim Bappenas, kebijakan adaptasi perubahan iklim kesehatan, serta peta jalan adaptasi perubahan iklim yang dirilis KLHK.

Penyusunan Rencana Adaptasi Nasional pun termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 98 Tahun 2021, yang mengatur implementasi Perjanjian Paris setelah Indonesia meratifikasinya dengan Undang-Undang 16 Tahun 2016.

Donald Trump, berencana membatalkan dana federal senilai miliaran dollar terkait proyek perubahan iklim, termasuk energi baru terbarukan (EBT), dan pengisi daya kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). 

Pihak Gedung Putih mengungkapkan, usulan tersebut berpotensi menyebabkan pembatalan anggaran dana 15 miliar dollar AS untuk penangkapan karbon dan EBT dari aturan yang sebelumnya diteken mantan Presiden AS, Joe Biden.

Selain itu,  pendanaan 6 miliar dollar AS untuk alokasi dana pengisi daya kendaraan listrik terancam dibatalkan. 

“Pemerintahan Biden menghabiskan lebih dari tiga tahun untuk melaksanakan program-program ini, tetapi hanya membangun sejumlah kecil pengisi daya karena memprioritaskan regulasi yang berlebihan dan tujuan keadilan iklim,” ujar perwakilan Gedung Putih dikutip dari Reuters, Sabtu (3/5/2025).

Pihak Gedung Putih menilai, stasiun pengisian daya EV seharusnya sama seperti stasiun bahan bakar minyak yang dibangun dari sektor swasta.

Setidaknya, pendanaan senilai 80 miliar dollar AS dalam program EBT Departemen Dalam Negeri termasuk proyek energi angin di lepas pantai bakal ikut dibatalkan.

“Rencana tersebut mengarahkan kembali pendanaan Departemen Energi terhadap penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat menghasilkan minyak, gas, batu bara, dan mineral penting dalam jumlah besar,” jelas pihak Gedung Putih.

Kendati demikian, belum jelas apakah anggota Kongres AS akan menyetujui usulan pemotongan dana dalam Undang-Undang negara tersebut.

Apabila disetujui, maka keputusan itu berdampak besar pada petani. Sebab, pemotongan dana di sektor ini lebih dari 4,5 miliar dollar AS, dengan pemotongan terbesar berasal dari program konservasi yang mencakup penggusuran lahan, program pembangunan pedesaan untuk air dan perumahan, serta hibah penelitian.

“Trump ingin mencabut dana untuk melindungi kesehatan warga Amerika, melindungi lingkungan kami, dan membantu masyarakat pedesaan dan petani kita berkembang,” ungkap pejabat Demokrat, Senator Patty Murray.

Untuk Badan Perlindungan Lingkungan, Trump, menyerukan pemotongan hampir 55 persen. Pemotongan dana senilai 235 juta dollar AS untuk Kantor Penelitian dan Pengembangan, yang menyisakan 281 juta dollar AS untuk melakukan penelitian yang disyaratkan oleh Kongres.

Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bermasalah.

Dia menilai, ada lima masalah utama dalam kebijakan PSN Rempang. Ini termasuk invisibilitas hukum masyarakat Melayu dan penggantian istilah relokasi menjadi transmigrasi lokal.

“Selain itu, minimnya partisipasi publik dan konsultasi bermakna, ancaman sosial ekologis, hingga potensi korupsi dan konflik kepentingan,” kata Rina dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Rina menjelaskan, proyek di Rempang bukanlah hal baru. Proyek ini dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004, lalu kembali dihidupkan di masa Presiden Joko Widodo melalui status PSN dengan nilai investasi sebesar Rp 380 triliun hingga 2080.

Rina menyebut, proyek tersebut memunculkan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak diluncurkan beberapa tahun lalu.

Salah satunya pada 7 dan 11 September 2023, terjadi eskalasi kekerasan saat aparat gabungan memasuki wilayah Rempang.

“Ribuan personel TNI-Polri bersenjata lengkap mendatangi kampung tanpa persetujuan warga. Tidak ada konsultasi publik, sehingga memicu trauma, penangkapan, dan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman,” ungkap dia.

Rina lalu menyoroti istilah transmigrasi lokal yang digunakan sebagai bentuk eufemisme relokasi paksa.

“Penggunaan bahasa seperti ini merupakan bentuk manipulasi kebijakan. Substansinya tetap pemindahan paksa yang menghilangkan hak-hak masyarakat adat,” ucap Rina.

Karenanya, dia merekomendasikan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan PSN Rempang dengan tujuh langkah strategis. Pertama, Rina menyarankan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas proyek Rempang Eco City.

“Kedua, hentikan penggunaan istilah transmigrasi lokal. Hindari penggunaan istilah manipulatif yang membingungkan publik,” tutur dia.

Lalu, pemerintah harus mengakui secara hukum 16 Kampung Melayu Tua di Rempang. Keempat, reformulasi rantai nilai energi hijau agar lebih adil.

Pemerintah perlu melakukan kajian ekologi yang transparan dan partisipatif untuk menanggulangi dampak tambang pasir kuarsa. Keenam, menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga. Terakhir, fasilitasi dialog yang adil dan terbuka dengan menghadirkan mediator independen.

“Pembangunan yang adil berarti mendengarkan suara warga dan melindungi ruang hidup mereka. Kita bukan antipembangunan, tapi pro keadilan dan akar budaya,” jelas Rina.

panel surya di hampir semua rumah di Inggris pada tahun 2027.

Pemasangan panel surya ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat utama. Yakni membantu masyarakat menghemat uang untuk tagihan listrik mereka dan juga berkontribusi pada target lingkungan yang lebih luas untuk mengurangi jejak karbon Inggris.

Peraturan baru ini mewajibkan para pengembang bangunan untuk memasang panel surya di atap bangunan baru.

Sebagai hasilnya, diperkirakan sekitar 80 persen rumah akan memiliki panel surya yang menutupi 40 persen area atap.

Lalu 19 persen rumah akan memiliki panel yang relatif lebih sedikit, dan hanya sekitar 1 persen rumah yang tidak akan memiliki panel surya sama sekali.

Melansir Know ESG, Jumat (2/5/2025) meskipun ada biaya awal yang lebih tinggi untuk membangun rumah baru dengan panel surya, potensi penghematan biaya energi tahunan yang signifikan menjadikan investasi ini menguntungkan bagi pemilik rumah dalam jangka panjang serta meningkatkan efisiensi energi.

Sebagai gambaran pemasangan panel surya pada rumah baru akan menambah biaya pembangunan rumah, berkisar antara 3.300 poundsterling untuk rumah semi-detachable (berdempet) atau hingga 4.000 poundsterling untuk rumah detached (terpisah).

Namun, panel surya dapat menghemat pemilik rumah lebih dari 440 poundsterling per tahun untuk tagihan energi.

Saat ini, di Inggris, hanya 40 persen rumah baru yang memasang panel surya di atapnya, dan pemerintah sedang mempertimbangkan diskusi untuk meningkatkan angka ini lebih lanjut.

Greenpeace menyebut rencana pemerintah Inggris untuk memasang panel surya sebagai keputusan yang logis.

Ini mengingat energi matahari, sebagai sumber energi yang dapat diperbarui, saat ini sebagian besar tidak dimanfaatkan atau terbuang percuma.

Selain itu rencana tersebut dapat mengurangi biaya tagihan energi di negara yang saat ini biaya hidupnya sudah terlalu tinggi sekaligus memberikan kontribusi positif dalam mengurangi emisi karbon.

Mantan Perdana Menteri Tony Blair mengatakan bahwa strategi iklim pemerintah saat ini tidak berlebihan meski mungkin bukan pendekatan terbaik untuk mengurangi emisi karbon.

Sedangkan Keir Starmer, Perdana Menteri saat ini menyebut bahwa pemasangan panel surya memainkan peran konstruktif dalam mencapai target nol bersih dan menjamin keamanan energi.