KKP) memperkuat langkah menuju swasembada garam nasional 2027 dengan mengembangkan sentra garam baru di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wilayah itu dinilai potensial berkat luasnya lahan, kualitas garam yang baik, serta dukungan kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menyebut bahwa lokasi yang telah ditinjau antara lain Desa Labuhan Bontong, Sepayung, dan Plampang di Kabupaten Sumbawa, serta Desa Donggobolo di Kabupaten Bima.
“Pemerintah tengah menyiapkan dua langkah strategi, yaitu intensifikasi produksi garam rakyat agar sesuai standar industri, dan pembangunan sentra industri garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Koswara, Selasa (6/5/2025).
Langkah ini juga sebagai bentuk adaptasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, yang melarang impor garam untuk sektor pangan mulai tahun ini, dan untuk industri kimia pada 2027.
Indonesia saat ini masih mengalami defisit garam sebesar 2,9 juta ton per tahun untuk industri kimia, dan 600 ribu ton untuk pangan. Untuk itu, KKP menargetkan pembangunan minimal 1.000 hektar sentra garam nasional, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam konsolidasi lahan.
Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, menyatakan kesiapan daerahnya menjadi model swasembada garam nasional. “Kami siap secara lahan dan kelembagaan, demi kesejahteraan petani garam,” ujarnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini, dengan menekankan pentingnya modernisasi sistem pergaraman dan pemberdayaan petambak garam sebagai bagian dari pembangunan kelautan yang berkelanjutan.