Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa sektor industri merupakan kontributor signifikan emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan data Kemenperin, emisi GRK dari sektor ini mencapai 238,1 juta ton CO2e pada 2022—sekitar 8–20 persen dari total emisi nasional selama 2015–2022.
Sebagai respons, Kemenperin telah menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi, mendorong implementasi Mekanisme Perdagangan Karbon, serta menerapkan kebijakan pengurangan emisi yang ditargetkan pada sembilan sektor utama: semen, ammonia, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta transportasi.
“Langkah ini diproyeksikan dapat mendorong efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas industri,” kata Agus, Sabtu (10/5/2025).
Untuk mempercepat transisi, pemerintah juga menggalakkan ekonomi sirkular, teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU), dan pengembangan Standar Industri Hijau. Hingga akhir 2024, sebanyak 149 Sertifikat Industri Hijau telah diterbitkan, disertai dengan 62 standar dan 46 regulasi teknis terkait efisiensi energi, pengelolaan bahan baku, dan pengurangan limbah.
Namun, Agus mengakui bahwa adopsi transformasi hijau masih terbentur pada persepsi biaya yang tinggi. “Transformasi seperti ini memang mahal. Karena itu, pemerintah harus hadir untuk membantu menyiapkan skema pendanaan,” ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin tengah menyiapkan Green Industry Service Company (GISCO)—sebuah agregator pembiayaan yang menjembatani industri dengan akses ke green financing melalui investor dan lembaga keuangan.
Langkah lain yang didorong adalah pengembangan kawasan industri hijau menuju konsep Smart-Eco Industrial Park, dengan efisiensi sumber daya dan teknologi rendah karbon. Enam kawasan industri telah ditetapkan sebagai proyek percontohan, termasuk di Medan, Bekasi, dan Cilegon.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemenperin juga menggelar Penghargaan Industri Hijau yang telah dianugerahkan kepada 1.165 perusahaan, mencakup lima kategori seperti transformasi hijau dan kontribusi pemerintah daerah.